RiauKepri.com, BATAM – Kota Batam kembali menunjukkan posisinya sebagai kota yang ramah investasi dengan diraihnya Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa stabilitas sosial Batam berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Penghargaan diberikan dalam kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025). Dalam penilaian nasional ini, Batam menjadi satu-satunya daerah di Kepulauan Riau yang masuk daftar penerima dan berhasil menembus 10 besar dari 119 kota/kabupaten se-Indonesia.
Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, dan diterima atas nama Pemerintah Kota Batam oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batam, Riama Manurung, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Riama menyebut penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan modal penting bagi masa depan ekonomi Batam. Ia menegaskan bahwa tingginya skor harmonisasi sosial berdampak langsung pada kepercayaan dunia usaha.
“Batam dinilai sebagai daerah yang aman dan kondusif bagi aktivitas investasi. Ketika masyarakat hidup harmonis, stabilitas ekonomi ikut terjaga, dan hal ini membuat investor semakin percaya untuk menanamkan modalnya,” ujarnya.
Menurutnya, survei IHaI 2025 dilakukan oleh Wellbeing Institute dengan jumlah responden minimal 1.250 orang di setiap daerah, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara objektif dan independen.
Riama menambahkan bahwa penghargaan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Batam dalam menjaga iklim yang inklusif, aman, dan stabil. Kondusivitas wilayah, katanya, kini menjadi faktor penting yang diperhitungkan investor selain infrastruktur dan regulasi.
“Raihan ini memperkuat pondasi Batam sebagai kota yang siap menerima lebih banyak investasi di masa mendatang,” katanya.
Dengan pencapaian ini, Batam diharapkan semakin menarik bagi pelaku usaha hingga industri strategis yang membutuhkan lingkungan sosial-politik yang stabil untuk berkembang. Pemerintah daerah menegaskan akan terus menjaga keharmonisan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. (RK6)
