RiauKepri.com, SIAK– Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak petani, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk “menjolok” anggaran yang tersedia di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, dana pusat mencapai Rp7 triliun namun jarang terserap karena sedikitnya usulan proposal dari daerah.
Ajakan Afni ini disampaikan saat membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang fokus pada peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan, Rabu (26/11/2025), di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pendanaan pusat dan memperkuat koordinasi.
Afni menjelaskan, forum tersebut dibentuk untuk mencari solusi berbagai persoalan petani sawit, terutama terkait kebutuhan infrastruktur perkebunan seperti jalan produksi. Ia menegaskan peluang pendanaan dari pusat sebenarnya terbuka luas dan sejalan dengan visi misi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bupati wanita pertama di negeri istana itu memaparkan hasil kunjungan Pemkab Siak ke BPDPKS yang menunjukkan bahwa anggaran besar telah disiapkan pemerintah pusat. “Di BPDPKS ada anggaran Rp7 triliun di pusat, tapi selama ini akses dari daerah kurang. Karena usulan proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Karenanya Afni menekankan pentingnya jemput bola agar pendanaan non-APBD dapat dimaksimalkan, terlebih luas perkebunan rakyat di Kabupaten Siak mencapai 220.974 hektare dan banyak persoalan yang tidak dapat ditangani melalui APBD.
Afni juga menyoroti rendahnya capaian ISPO di Siak yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Menurutnya, hambatan tersebut dipicu keterbatasan SDM, perubahan regulasi, serta lemahnya koordinasi kelembagaan.
Bupati meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bappeda untuk membantu petani dan koperasi menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait PSR dan sarpras. “Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tegasnya.
Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, menambahkan forum tersebut menjadi ruang penting mempercepat administrasi proposal PSR, sarpras, dan bantuan perkebunan lainnya. Banyak proposal tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.
“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelasnya. (RK1/*)
