RiauKepri.com, ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengambil peran sentral dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Di tengah potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, Pemkab Anambas menegaskan komitmennya menjaga pasokan pangan agar tetap aman dan harga terjangkau bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok yang digelar di Aula Rapat Kantor PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (17/12/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, serta dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, Bulog, perangkat daerah terkait, hingga para distributor bahan pokok.
Dalam forum tersebut, Bupati Aneng menegaskan bahwa pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi juga perlindungan daya beli masyarakat.
“Pemkab tidak ingin ada lonjakan harga yang membebani masyarakat. Harga harus wajar, kualitas barang terjaga, dan distribusi berjalan lancar. Ini menjadi prioritas kita bersama,” tegas Bupati Aneng.
Sekretaris Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Archan Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Berdasarkan hasil pemantauan, beberapa komoditas strategis seperti cabai merah dan cabai rawit masih berada pada level harga tinggi, sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Sebagai bentuk intervensi, Pemkab Anambas telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras SPHP dan minyak goreng kepada 1.676 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh desa. Selain itu, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) saat ini tercatat mencapai 11.129 ton yang disiapkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan penanganan kondisi darurat.
Pemkab juga mendorong pengawasan menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan, mulai dari distributor besar hingga pedagang kecil. Bupati Aneng menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, bukan saling menyalahkan.
“Kita ingin semua pihak saling melindungi dan saling mengawasi. Pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi ketersediaan stok, Bulog Kabupaten Kepulauan Anambas memastikan cadangan beras mencapai 276 ton dengan ketahanan hingga tiga bulan ke depan. Namun, Pemkab mencatat adanya kendala distribusi akibat cuaca ekstrem, keterbatasan operasional kapal, serta kekosongan stok pada beberapa komoditas tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Anambas menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan meminta distributor menyampaikan data riil stok dan harga secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya pengutamaan pasokan dari petani lokal, pendalaman data stok pangan oleh pemerintah daerah, serta kewajiban distributor melaporkan kondisi ketersediaan dan harga secara transparan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Kepulauan Anambas optimistis stabilitas pangan selama Nataru dapat terjaga, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi lonjakan harga di tengah tantangan cuaca ekstrem. (RK15/*)
