RiauKepri.com, PEKANBARU– Pemerintah Provinsi Riau menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna memperkuat langkah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Rabu (11/3/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan pemerintah pusat setelah rapat Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Istana Negara pada 2 Maret 2026 lalu.
Dalam kesempatan itu, SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.
“Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam High Level Meeting TPID Provinsi Riau untuk memperkuat langkah bersama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H,” ujarnya.
Menurutnya, stabilitas harga pangan bukan sekadar persoalan ekonomi daerah, tetapi juga menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Setiap kenaikan harga bahan pokok akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang kebutuhan sehari-harinya meningkat selama Ramadan.
Karena itu, Presiden RI meminta seluruh pemerintah daerah melakukan pemantauan stok pangan secara rutin setiap hari. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas di pasar.
“Presiden menegaskan agar seluruh pemerintah daerah melakukan pemantauan stok pangan secara harian serta memastikan tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan selama Ramadan hingga Idulfitri,” jelasnya.
Selain pemantauan stok, pemerintah juga diminta mengaktifkan satuan tugas pangan untuk mengawasi potensi penimbunan maupun permainan stok bahan pokok di lapangan.
Pengawasan tersebut diharapkan mampu mencegah praktik yang dapat memicu kelangkaan serta lonjakan harga di pasar.
Presiden juga mendorong pelaksanaan berbagai intervensi kebijakan seperti operasi pasar dan pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
SF Hariyanto menambahkan, pengendalian inflasi daerah dilakukan melalui kerangka strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Dalam menghadapi potensi ketidakstabilan harga bahan pangan, pengendalian inflasi di daerah harus kita lakukan melalui kerangka 4K tersebut,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah TPID Riau bersama berbagai pihak yang terus memperluas kerja sama antardaerah guna memperkuat pasokan komoditas pangan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan sejumlah daerah penghasil pangan seperti Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang.
Selain itu, Pemprov Riau juga menjalankan program gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga stabilitas harga.
“Optimalisasi kios pengendalian inflasi dan penguatan peran BUMD pangan juga menjadi langkah penting sebagai penyangga stok pangan daerah,” terangnya.
Menjelang Idulfitri, ia meminta seluruh TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi di lapangan agar ketersediaan stok tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
“Stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” tutupnya. (RK1/*)
