Oleh: Buana Fauzi Februari
Penulis adalah Direktur Eksekutif IKAB Institute
Pelantikan 138 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang—mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), hingga Pengawas (Eselon IV)—menjadi momentum krusial bagi Wali Kota Lis Darmansyah untuk mengonsolidasikan mesin birokrasi. Sebagai sesama alumni Lemhannas RI tahun 2014—di mana Lis Darmansyah merupakan alumni Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA) dan penulis mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)—terbaca jelas bagaimana cara pandang kepemimpinan strategis (strategic leadership) yang berorientasi pada ketahanan daerah dan efektivitas tata kelola pemerintahan diterapkan dalam penataan kabinet ini.
Langkah perombakan ini merupakan wujud nyata dari spirit berbenah guna mengakselerasi perwujudan Visi Bima Sakti (Berbudaya, Indah, Melayani, Aman, Sejahtera, Agamis, Kreatif, Berteknologi, dan Integritas). Dalam kacamata kepemimpinan berwawasan kebangsaan ala Lemhannas, mewujudkan visi besar daerah tidak bisa bertumpu pada pendekatan transaksional, melainkan wajib berlandaskan sistem meritokrasi: menempatkan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja secara objektif.
Telaah atas daftar 138 pejabat yang dilantik memperlihatkan upaya serius dalam menerapkan kaidah the right man on the right place demi menopang pilar-pilar Bima Sakti:
* Fondasi Pembangunan dan Tata Kota (Indah & Sejahtera): Penempatan Yoni Fadri, ST sebagai Kepala Bapperida serta Dr. Rusli, M.Eng sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan keberpihakan pada keahlian teknokratis. Prinsip meritokrasi ini terkoneksi secara linear hingga ke level pelaksana teknis (Eselon III) di Dinas PUPR dan DLH, di mana posisi vital seperti Kabid Bina Konstruksi (Salman, ST), Bina Marga (Ferianthiar, ST), Cipta Karya (Merliana, ST, M.T.), Perumahan (Hendro Sulistiyo, ST, M.A.P), Tata Ruang (Rina Rezeki, ST, MT), hingga Pengendalian Lingkungan (Desryati, ST, M.Si, M.Ling) diisi oleh aparatur berlatar belakang teknik. Kesesuaian disiplin ilmu ini meminimalkan risiko ketidaksinkronan (mismatch) dalam penataan infrastruktur perkotaan.
* Penguatan Pelayanan Publik dan Transformasi Digital (Melayani & Berteknologi): Di sektor kesehatan, penunjukan dr. Elfiani Sandri, M.P.H sebagai Asisten Administrasi Umum memperkaya perspektif manajemen kesehatan di lingkaran Sekretariat Daerah, didukung tenaga medis profesional di lini layanan seperti Ns. Erza Sopia, S.Kep (Kabid Keperawatan RSUD) dan dr. Muhamad Paisal (Kabid Kesehatan Lanjutan Dinkes). Sementara itu, akselerasi digitalisasi birokrasi dipercayakan kepada figur muda Boby Wira Satria, SSTP, M.Si sebagai Kepala Dinas Kominfo.
* Tata Kelola Bersih dan Kemandirian Fiskal (Integritas): Spirit berbenah menuntut pengawasan internal yang ketat dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kehadiran akuntan dan auditor berkualifikasi spesifik seperti Nopirman Syahputra, SE. Ak, CA (Sekretaris Inspektorat), Dedy Arman, S.E, M.Ak (Sekretaris Bapenda), dan Nurfitri Zulaika, M.Ak (Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD) mempertegas komitmen meritokrasi dalam menjaga integritas fiskal daerah.
* Harmoni Senioritas dan Regenerasi: Pembacaan terhadap Nomor Induk Pegawai (NIP) memperlihatkan kepiawaian Lis Darmansyah dalam meramu komposisi lintas generasi. Jajaran Eselon II didominasi birokrat senior kelahiran akhir 1960-an hingga awal 1970-an—seperti Hendri, ST (Sekda), Drs. Riono, M.Si, dan Drs. H. Wan Samsi, MM—yang menjamin kematangan manajerial dan stabilitas koordinasi. Di sisi lain, pintu regenerasi dibuka lebar pada lapisan Eselon III dan IV dengan masuknya aparatur kelahiran akhir 1980-an hingga 1990-an, seperti Rieo Triozal Anugerah Putera (1989), Soewistiyana Lukito Ambarsari (1990), M. Septian Putra Perdana (1991), hingga Balqis Rizky Ananda (1993).
Meski secara struktural telah memenuhi kaidah meritokrasi, tantangan sesungguhnya terletak pada eksekusi di lapangan. Beberapa pos strategis yang masih menggunakan pendekatan manajerial-generalis—seperti Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Achmad Nur Fatah, S.Sos, M.Si) serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Perdagangan (Dr. Meitya Yulianty, S.S, MT)—dituntut segera bersinergi dengan para kepala bidang teknis di bawahnya untuk menjawab persoalan riil daerah, mulai dari pengendalian inflasi pangan hingga penguatan ekonomi kreatif dan UMKM.
Pada akhirnya, komposisi 138 pejabat ini mencerminkan karakter kepemimpinan strategis Lis Darmansyah yang pragmatis-teknokratis. Sebagaimana nilai dasar tata kelola pemerintahan yang ditempa di kawah candradimuka Lemhannas RI, ia tidak membongkar birokrasi secara ekstrem yang berisiko memicu gejolak organisasi, melainkan meramu ulang potensi yang ada melalui pola duet saling melengkapi antara pimpinan yang matang secara manajerial dan pelaksana yang kuat secara teknis. Spirit berbenah dalam pelantikan ini akan menemukan pembuktian sejatinya ketika seluruh elemen kabinet mampu menerjemahkan Visi Bima Sakti menjadi pelayanan publik yang cepat, bersih, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Tanjungpinang.
Kita tunggu gebrakan Lis berikutnya.










