Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Minda

Prabowo Membangun Sosialisme dalam Pancasila

badge-check

Prabowo Membangun Sosialisme dalam Pancasila Perbesar

Oleh: Iman Sutiawan, S.E
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau

Indonesia sering disebut negara besar dengan kekayaan alam melimpah. Pembangunan berjalan, investasi tumbuh, infrastruktur dibangun. Tapi muncul pertanyaan penting: apakah kemajuan itu benar-benar dirasakan seluruh rakyat?

Kenyataannya, masih banyak warga yang kesulitan mengakses pendidikan layak, memenuhi kebutuhan pangan, dan mendapat kesempatan ekonomi. Di sisi lain, perputaran ekonomi kadang hanya dinikmati kelompok yang punya modal dan akses kekuasaan.

Di sinilah penulis melihat pentingnya arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ada upaya mengembalikan semangat keadilan sosial yang sejak awal menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia. Ia menyebutnya sebagai upaya membangunkan kembali sosialisme dalam Pancasila.

Yang dimaksud bukan sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi atau meniadakan dunia usaha, melainkan semangat ekonomi yang menempatkan kepentingan rakyat banyak sebagai tujuan utama pembangunan.

Gagasan ini bukan hal baru. Bung Karno sejak awal berbicara tentang keadilan sosial, sementara Bung Hatta menempatkan koperasi sebagai jalan membangun ekonomi rakyat. Semangat itu juga tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Artinya pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan yang sudah kuat. Negara harus hadir agar masyarakat kecil juga punya kesempatan tumbuh.

Semangat itu bisa dilihat dalam sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Skalanya bukan kecil. Hingga akhir Oktober 2026, Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat MBG telah terverifikasi. Program ini juga melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan lebih dari 80 ribu pemasok lokal. Angka itu menunjukkan MBG tidak hanya menyentuh anak dan keluarga penerima, tapi juga menggerakkan ekonomi di sekitarnya.

Bagi penulis, hal penting dari MBG bukan semata jumlah makanan yang dibagikan. Lebih dari itu, program ini berbicara tentang hak anak untuk tumbuh sehat dan mendapat kesempatan belajar lebih baik. Jika bahan pangannya melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM setempat, manfaat ekonominya bisa dirasakan lebih luas.

Hal serupa terlihat pada Sekolah Rakyat. Hingga 7 Oktober 2026, sekitar 44 ribu anak telah menjadi pelajar di 182 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program pendidikan berasrama ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini menjadi langkah penting agar kondisi ekonomi keluarga tidak otomatis menentukan sejauh mana seorang anak bisa mengenyam pendidikan.

Pemikiran Amartya Sen dalam Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ukuran keberhasilan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga apakah rakyat semakin sehat, terdidik, dan memiliki kesempatan untuk maju.

Sementara itu, John Rawls melalui A Theory of Justice menekankan bahwa keadilan harus memberi perhatian kepada kelompok yang paling kurang beruntung. Pemikiran ini relevan dengan semangat kebijakan yang berusaha memastikan masyarakat kecil tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Kita juga melihat upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Per 28 September 2026, tercatat sekitar 83.363 koperasi telah terbentuk secara kelembagaan. Sebanyak 26.558 gerai dilaporkan telah selesai dibangun.

Tentu, angka pembentukan dan pembangunan gerai ini belum berarti seluruh koperasi sudah aktif dan berjalan optimal. Justru pekerjaan berikutnya adalah memastikan koperasi benar-benar hidup, dikelola secara profesional, dan memberi manfaat bagi anggotanya.

Koperasi bukan sekadar bangunan atau lembaga usaha baru. Jika dikelola dengan benar, koperasi bisa menjadi alat bagi masyarakat untuk memperkuat posisi ekonomi, memperpendek rantai distribusi, dan mendapatkan manfaat lebih besar dari potensi daerahnya sendiri.

Kita tidak sedang berbicara tentang memusuhi pengusaha besar atau menolak investasi. Dunia usaha tetap penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, sebagaimana dikritik ekonom Joseph Stiglitz, ketika kekuatan pasar dan akses kebijakan hanya dikuasai segelintir pihak, persaingan menjadi tidak sehat. Akibatnya, masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan ruang.

Karena itu yang perlu dibangun adalah keseimbangan. Pengusaha harus tetap tumbuh, tetapi ekonomi rakyat juga harus diberi kesempatan berkembang.

Tentu besarnya angka penerima manfaat tidak boleh membuat kita berhenti mengkritisi pelaksanaan program. MBG harus dijalankan dengan standar gizi dan keamanan pangan yang baik. Koperasi harus memiliki pengurus yang kompeten, tata kelola yang transparan, dan kegiatan usaha yang nyata. Sekolah Rakyat harus menjamin mutu pendidikan, bukan hanya menyediakan tempat belajar.

Program yang baik harus terus diawasi dan diperbaiki. Sebab, yang paling penting bukan sekadar berapa banyak program diluncurkan, melainkan seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kepri dan Makna Pemerataan

Bagi Kepulauan Riau, gagasan pemerataan ini memiliki arti yang sangat penting. Daerah kita terdiri dari ribuan pulau dengan karakter dan kebutuhan yang berbeda.

Kota Batam tumbuh sebagai kawasan industri, Bintan berkembang melalui pariwisata dan investasi, sementara Natuna, Anambas, Lingga, dan wilayah lainnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun pertumbuhan di satu wilayah tidak boleh membuat wilayah lain tertinggal.

Kita ingin kemajuan industri di Batam ikut membuka peluang bagi masyarakat hinterland. Investasi di Bintan dan Karimun harus memberi ruang bagi tenaga kerja serta pelaku usaha lokal. Kekayaan laut Natuna dan Anambas juga harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, keadilan sosial bukan sesuatu yang selesai dibicarakan dalam pidato atau dituliskan dalam dokumen perencanaan. Keadilan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Ia terasa ketika anak nelayan bisa bersekolah dengan baik, ketika pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya, ketika masyarakat pulau terluar mendapatkan pelayanan yang layak, dan ketika setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupannya.

Saya percaya, itulah semangat yang ingin dibangun melalui arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tentu masih ada pekerjaan besar dan berbagai hal yang harus diperbaiki. Namun, arah pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama patut kita kawal bersama.

Indonesia tidak boleh hanya maju di pusat-pusat pertumbuhan. Indonesia harus maju sampai ke desa, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Termasuk seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Pancasila akan benar-benar hidup bukan ketika hanya kita hafalkan, tetapi ketika keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. (*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Pikat, Humanis dan Cinta Selarai Puisi Ning

14 Nov 2026 - 18:37 WIB

Pikat, Humanis dan Cinta Selarai Puisi Ning

Bere Muke

14 Nov 2026 - 08:12 WIB

Bere Muke

Kemaruk Duit

13 Nov 2026 - 07:24 WIB

Kemaruk Duit

Ketika Tiongkok Berlari ke Masa Depan, Indonesia Berlari Ke Masa Lampau

12 Nov 2026 - 13:35 WIB

Ketika Tiongkok Berlari ke Masa Depan, Indonesia Berlari Ke Masa Lampau

Mengapa Gibran Lebih Baik Mundur Daripada Diberhentikan oleh MPR

10 Nov 2026 - 19:55 WIB

Mengapa Gibran Lebih Baik Mundur Daripada Diberhentikan oleh MPR
Trending di Minda