Refleksi APEC 2026 dan Jurang Manusia di Balik Kerja Sama Indonesia-Tiongkok
Oleh: Saiful Hakam
Pada 7 November 2026, saya diundang dalam Focus Group Discussion yang digelar Sino-Nusantara Institute bersama Indonesia Friends of Silk Road Club di Semarang. Temanya adalah KTT APEC 2026 di Shenzhen dan masa depan hubungan Indonesia-Tiongkok. Dalam forum itu, saya berbicara dari perspektif antropologi sejarah. Sementara pembicaraan awal didominasi persoalan ekonomi makro, saya mengajak forum untuk melihat relasi ini dari sisi yang berbeda, bagaimana manusia dan sejarah membentuk cara kedua bangsa menghayati waktu.
Secara makro, posisi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia memang tidak bisa lagi dianggap pelengkap. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, sumber utama impor barang modal dan bahan baku industri, sekaligus salah satu investor asing terbesar, terutama di sektor pengolahan nikel, infrastruktur, dan kawasan industri. Arus perdagangan kedua negara terus membesar dari tahun ke tahun, dan defisit perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Di sisi lain, investasi Tiongkok juga telah mengubah peta ekonomi regional. Kawasan industri terpadu, smelter, dan proyek infrastruktur yang didanai modal Tiongkok kini menjadi penopang pertumbuhan di banyak daerah. Secara angka, kerja sama ini tampak saling menguntungkan. Namun, secara struktur, ketergantungan Indonesia terhadap modal, teknologi, dan pasar Tiongkok justru semakin dalam. Forum di Semarang itu juga menyinggung ekonomi mikro, khususnya bagaimana Semarang dan Kendal kini berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dengan kehadiran investor besar, salah satunya dari Tiongkok.
Semua itu penting. Namun, dari kacamata antropologi sejarah, ada persoalan mendasar yang kerap luput dari perbincangan makro-mikro semacam itu, yakni semakin dalamnya jurang antara Indonesia dan Tiongkok. Jurang tersebut dapat dibaca melalui cara kedua bangsa ini menghayati waktu. Tiongkok hari ini bergerak dengan orientasi masa depan. Shenzhen, yang akan menjadi tuan rumah KTT APEC ke-33 pada 18-19 November 2026, adalah contoh paling jelas. Empat dekade lalu, sebelum ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Khusus pada 1980, Shenzhen hanyalah kumpulan desa nelayan yang sunyi di pesisir selatan Guangdong. Kini, kota tersebut menjelma menjadi laboratorium masa depan, pusat kecerdasan buatan, dan metropolitan teknologi tinggi.
Bahkan, emblem APEC 2026 pun merefleksikan cara berpikir itu. Simbol burung mitologi Peng, yang bertransformasi dari ikan di kedalaman laut menjadi burung raksasa yang terbang menembus awan, menunjukkan bagaimana Tiongkok mengolah kosmologi masa lalunya sebagai bahan bakar untuk melesat ke masa depan.Indonesia, di sisi lain, masih kerap terjebak dalam orientasi masa lalu. Dalam banyak ruang diskusi dan pengambilan kebijakan, kita masih bernostalgia pada kejayaan masa lampau, bertahan pada rutinitas birokrasi lama, dan membanggakan kekayaan sumber daya alam yang telah dimiliki sejak era kolonial.Persoalannya, ketika satu pihak melaju ke masa depan sementara pihak lain masih menengok ke belakang, keduanya sulit bertemu di masa kini. Tanpa pijakan masa kini yang kokoh, kerja sama sebesar apa pun dalam kerangka APEC hanya akan memperlebar ketimpangan struktural.
Dalam perspektif antropologi sejarah, pola ini bukan hal baru. Sejak era Jalur Sutra Maritim hingga pembagian kerja internasional pasca-kolonial, Asia Tenggara sering kali hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah dan pasar serapan, sementara pusat-pusat peradaban lain mengendalikan teknologi dan narasi zaman.Karena itu, dalam forum tersebut, saya menekankan pentingnya kedudukan manusia, sesuatu yang sering terlupakan di tengah demam investasi.
Sudah saatnya kita tidak lagi terpaku pada narasi kekayaan sumber daya alam dan mulai memusatkan energi pada pembangunan sumber daya manusia. Tanah, nikel, batu bara, dan komoditas lainnya akan habis, dan nilainya sangat bergantung pada siapa yang menguasai teknologi pengolahannya. Tanpa manusia Indonesia yang berdaulat secara pengetahuan, kritis, dan adaptif, gagasan seperti co-creation dalam ekonomi digital dan transisi hijau di forum APEC hanya akan menjadi jargon di atas kertas deklarasi.Kesenjangan ini paling mudah dilihat bukan di ruang seminar, melainkan di jalanan Semarang dan Kendal.
Kawasan Ekonomi Khusus boleh tumbuh, pabrik boleh berdiri, dan investasi boleh masuk. Namun, infrastruktur manusia dan hubungan antarbudaya belum benar-benar dipraktikkan. Di lapangan, orang Tiongkok yang berjalan-jalan di kota tidak bisa berbahasa Indonesia, sementara pegawai Indomaret di sebelah kawasan industri tidak bisa berbahasa Mandarin. Keduanya hidup berdampingan, tetapi tidak saling berbicara .
Namun, harus diakui, kehadiran investasi Tiongkok di Semarang dan sekitarnya, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat lokal.Di tingkat ekonomi mikro, dampaknya terasa langsung. Rumah-rumah warga berubah menjadi kost-kostan bagi pekerja dan staf perusahaan. Toko kelontong dan warung makan tumbuh di sekitar kawasan industri karena kebutuhan sehari-hari pekerja yang terus bertambah. Jasa penerjemah, sopir, hingga penyedia katering dan laundry ikut menikmati limpahan ekonomi dari kehadiran kawasan tersebut.Artinya, investasi itu tidak hanya berhenti di angka-angka makro. Ia telah menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat paling bawah.
Persoalannya, kontribusi ekonomi ini belum diiringi dengan pertemuan budaya yang setara. Uang berputar, tetapi percakapan belum terjadi. Inilah bentuk paling sederhana dari jurang yang saya maksud. Kerja sama ekonomi berjalan, dan masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya, tetapi pertemuan antarmanusia belum terjadi secara bermakna.
Agar gagasan ini tidak berhenti sebagai renungan, diperlukan langkah yang praktis dalam setiap kerja sama bilateral maupun multilateral. Pertama, investasi perlu diukur bukan semata dari besarnya modal yang masuk atau panjangnya jalan yang terbangun, melainkan dari kemampuan yang ditransfer. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menetapkan indikator berbasis manusia: berapa banyak insinyur, teknisi, dan manajer lokal yang benar-benar menguasai teknologi inti dalam tiga hingga lima tahun. Tanpa penguasaan pengetahuan oleh tenaga kerja lokal, hilirisasi hanya memindahkan lokasi pabrik tanpa memindahkan kedaulatan teknologi.
Kedua, kurikulum vokasi dan riset perlu diselaraskan dengan kebutuhan nyata hari ini. Institusi pendidikan tidak dapat mengejar ketertinggalan jika masih mengajarkan materi masa lalu, sementara industri telah bergerak ke otomatisasi dan kecerdasan buatan. Perguruan tinggi, politeknik, dan balai latihan kerja perlu membangun ekosistem riset terapan bersama mitra industri. Mahasiswa dan pekerja muda perlu dikirim bukan sekadar untuk studi banding seremonial, melainkan magang intensif di lini produksi dan laboratorium inovasi di kota-kota seperti Shenzhen, lalu kembali membawa etos kerja dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan.
Ketiga, jembatan literasi lintas budaya perlu dibangun di tingkat akar rumput, dan contoh Semarang-Kendal menunjukkan betapa mendesaknya hal ini. Jurang antara orientasi masa lalu dan masa depan sering memicu gesekan di lapangan akibat perbedaan etos kerja, bahasa, dan kebiasaan antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal. Perusahaan dan lembaga terkait perlu menyediakan ruang dialog kultural dan pelatihan komunikasi lintas budaya sebelum proyek berjalan. Termasuk hal yang tampak sepele, seperti kemampuan bahasa sehari-hari di ruang publik. Relasi manusia yang setara dan saling memahami jauh lebih menentukan keberlanjutan kerja sama dibandingkan kontrak hukum setebal apa pun.
Tradisi diplomasi APEC sejak 1989 sesungguhnya bertumpu pada The APEC Way, yakni mekanisme konsensus, kesukarelaan, dan penghormatan lintas budaya yang berakar pada tradisi musyawarah Asia-Pasifik. Semangat ini seharusnya menjadi ruang aman bagi negara berkembang untuk menegosiasikan kepentingan rakyatnya secara setara, bukan sekadar mengikuti arus besar modal global. KTT APEC 2026 di Shenzhen mengusung tema “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”. Namun, kemakmuran bersama tidak akan lahir dari pertemuan dua kutub waktu yang tidak saling menyapa.Kerja sama Indonesia dan Tiongkok hanya akan bermakna apabila kedua pihak bersedia bertemu di ruang masa kini. Bagi Indonesia, menghidupkan masa kini berarti berani mengalihkan fokus pada kualitas manusia hari ini, melalui pendidikan yang relevan, penguasaan teknologi, dan penghargaan atas martabat pekerja lokal, bukan lagi sekadar menjual isi perut bumi. Sebab, pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukanlah seberapa banyak uang yang berputar atau seberapa tinggi gedung pencakar langitnya, melainkan seberapa berdaya manusia yang hidup di dalamnya.
