RiauKepri.com, JAKARTA – Nama jurnalis senior Najwa Shihab dan figur publik Raffi Ahmad ikut mencuat dalam perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya.
Terungkapnya nama dua figur publik tersebut memperlihatkan bahwa dugaan praktik penyadapan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, dan tokoh politik, tetapi juga menyentuh kalangan jurnalis hingga masyarakat yang dikenal luas.
Namun, pencantuman nama dalam daftar sasaran penyadapan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, daftar nama yang terungkap merupakan bagian dari materi penyidikan dan harus dipahami sebagai pihak yang menjadi sasaran penyadapan, bukan sebagai pihak yang diduga melakukan kejahatan.
Penegasan itu penting agar publik tidak salah memahami posisi orang-orang yang namanya muncul dalam pengungkapan kasus tersebut.
Dalam perkembangan yang sama, penyidikan perkara pokok masih berfokus pada empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan, mulai dari pemberian perintah, penerusan instruksi kepada pelaksana teknis, hingga pengelolaan dan pelaporan hasil penyadapan.
Untuk perkara pokok, penyidik menerapkan sejumlah pasal berlapis. Di antaranya Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyadapan secara melawan hukum dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Kemudian Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghilangan atau perubahan informasi elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara. Selain itu, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal enam hingga tujuh tahun penjara, sesuai ayat yang disangkakan.
Sementara itu, dugaan tindak pidana makar dan permufakatan jahat ditangani melalui laporan polisi tersendiri. Perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan didalami secara terpisah dari perkara pokok penyadapan.
Polri sebelumnya mengungkap telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam pengembangan perkara penyadapan. Para ahli berasal dari bidang teknologi informasi dan hukum pidana.
Munculnya nama-nama figur publik dalam pemberitaan ini menambah perhatian masyarakat terhadap luasnya dugaan sasaran penyadapan. Terlebih, kasus tersebut menyangkut persoalan privasi, perlindungan komunikasi pribadi, dan batas kewenangan aparat penegak hukum. (RK1/net)












