RiauKepri.com, JAKARTA – Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mendadak menjadi kursi paling ramai dibicarakan di panggung politik nasional. Belum lagi diketahui siapa yang bakal mendudukinya, nama-nama tokoh sudah berbondong-bondong masuk bursa. Ada yang didorong partai, ada yang disebut-sebut pengamat, bahkan ada pula yang namanya ikut beredar meski sudah menyatakan tidak berminat.
Seolah-olah satu kursi di Istana itu bukan sekadar jabatan, melainkan kursi rebutan yang membuat banyak orang mendadak merasa pantas duduk di sebelah Presiden Prabowo Subianto.
Hingga Senin (16/11/2026), dinamika bursa calon Wapres mulai mengarah ke Partai Gerindra. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo, para ketua umum partai koalisi sepakat menyerahkan pengusulan nama calon pengganti Gibran kepada partai pimpinan Presiden tersebut.
Dari internal Gerindra, sedikitnya tiga nama mulai mencuat. Mereka adalah Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Dukungan terhadap Dasco bahkan mulai disuarakan sejumlah pengurus daerah Gerindra, termasuk dari Jawa Timur dan Banten. Nama Sugiono dan Muzani juga masuk dalam perbincangan sebagai figur yang berpeluang diusulkan.
Namun, cerita belum berhenti di Gerindra. Bursa politik justru semakin ramai ketika nama-nama dari partai koalisi lain ikut disebut. Ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dari PDI Perjuangan, muncul nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sementara dari unsur pemerintahan, ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Nama Sri Sultan Hamengkubuwono X juga sempat masuk dalam daftar perbincangan. Namun, Sri Sultan telah menyatakan tidak berminat dan menyebut persoalan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat.
Menariknya, di tengah ramainya nama yang beredar, Partai Demokrat justru menyatakan tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden.
Situasi ini memperlihatkan betapa satu kursi bisa memunculkan begitu banyak nama. Ada yang didorong kader sendiri, ada yang disebut dalam analisis politik, dan ada pula yang sekadar ikut menjadi bahan perbincangan publik.
Kalau semua nama yang beredar dikumpulkan, mungkin bukan hanya satu kursi yang dibutuhkan, tetapi satu ruangan tambahan di Istana. Namun, tentu saja, bursa nama bukanlah daftar resmi calon.
Sesuai tahapan yang disampaikan, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama resmi kepada MPR sebelum proses pemilihan dan pelantikan yang ditargetkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Artinya, dari sekian banyak nama yang kini berseliweran, hanya dua yang nantinya masuk ke meja MPR. Selebihnya harus rela kembali menjadi penonton, sembari menunggu kesempatan politik berikutnya.
Sebab, dalam politik, menyebut nama memang mudah. Mengusulkan juga tidak sulit. Tetapi untuk benar-benar sampai ke kursi Wakil Presiden, keputusan akhirnya bukan ditentukan oleh ramainya pembicaraan, melainkan mekanisme konstitusional dan proses politik yang berlaku.
Satu kursi, puluhan nama. Yang ramai boleh bermimpi, tetapi yang menentukan tetap proses. (RK1/net)












