“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri,”begitu ucap sang Proklamator, Ir. Soekarno. Untaian kalimat tersebut menjadi pengingat bagi Indonesia yang memiliki ragam suku, bangsa, dan budaya yang luar biasa. Kebhinekaan ini bukanlah sekat pemisah, melainkan fondasi utama yang membentuk identitas kolektif dan memperkokoh persatuan kita sebagai satu bangsa.
Salah satu bangsa yang besar di Indonesia adalah bangsa Melayu. Melayu banyak tersebar di seluruh Nusantara, salah satunya di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Orang Melayu Perawang secara historis banyak bermukim di sepanjang tepian Sungai Siak.
Sungai Siak bukan sekadar aliran air tawar, melainkan urat nadi peradaban lokal. Di sepanjang tepian sungai inilah, nilai-nilai, adat resam, dan tradisi luhur Melayu dirajut dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, lanskap sosiokultural Perawang hari ini telah bergeser secara drastis. Deru mesin pabrik pulp, kertas, serta perkebunan kelapa sawit skala besar kini lebih mendominasi dinamika kehidupan masyarakat ketimbang senandung sastra lisan, tradisi lisan, atau syiar tradisi lokal yang dahulu syahdu terdengar.
Marjinalisasi Kultural di Tengah Hegemoni Industri
Perubahan lanskap yang mengkhawatirkan ini ditegaskan secara getir oleh Azwar, atau yang lebih akrab disapa Wak Idang, Ketua Komunitas Pecinta Budaya Tualang. Sebagai tokoh yang berada di garda terdepan dalam upaya penyelamatan tradisi lokal di akar rumput, beliau menyatakan bahwa suku Melayu merupakan suku asli Kabupaten Siak, terutama di wilayah Perawang. Namun ironisnya, keberadaan mereka kini kian tergerus oleh laju perkembangan industri yang eksploitatif secara sosiokultural.
Kehadiran korporasi-korporasi besar di Kecamatan Tualang tidak hanya mengubah bentang alam fisik, tetapi juga menggeser demografi penduduk dan merombak struktur sosial masyarakat. Budaya asli perlahan tersisih ke pinggiran, seolah dinilai usang dan tidak lagi kompatibel dengan arus modernisasi ekonomi.
Menurut analisis tajam Wak Idang, ironi terbesar terletak pada pengabaian kultural ini; keberlangsungan Budaya Melayu di Perawang seakan kehilangan arah dan tidak dipedulikan oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari roda industri. Hak hidup dan ruang ekspresi bagi budaya tradisional dibiarkan menyusut tanpa adanya proteksi yang sepadan.
Kondisi ini dalam kacamata sosiologi budaya dikenal sebagai fenomena marginalisasi kultural. Budayawan terkemuka Riau, Tenas Effendy (2013), dalam pemikirannya mengenai Tunjuk Ajar Melayu, selalu mengingatkan bahwa esensi kemelayuan terletak pada kepatuhan terhadap nilai, adat, dan bahasa. Ketika penuturan bahasa Melayu dialek lokal mulai pudar di kalangan generasi muda Perawang dan adat-istiadat hanya dipandang sebagai pelengkap seremonial belaka, maka esensi kebudayaan tersebut sesungguhnya sedang berada dalam fase kritis menuju kepunahan.
Pendidikan sebagai Wadah yang Terabaikan
Di tengah ancaman kepunahan identitas tersebut, sektor pendidikan formal seharusnya hadir sebagai institusi penyelamat paling strategis. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, institusi pendidikan nasional wajib mengintegrasikan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum pembelajaran guna membangun karakter serta ketahanan budaya bangsa. Sekolah di Perawang semestinya menjadi laboratorium hidup tempat bertumbuh, berkembang, dan diwariskannya nilai-nilai kemelayuan kepada generasi penerus.
Melalui mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu Riau (BMR), para peserta didik di Perawang seharusnya diajarkan untuk tidak sekedar menghafal teori sejarah secara kaku di atas kertas. Mereka memerlukan ruang interaktif untuk menginternalisasi nilai, sastra lisan, seni tari, musik tradisi, hingga tata krama Melayu yang luhur.
Namun pada realitasnya di lapangan, fungsi instruksional ini berjalan mandul. Pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah di Perawang kerap kali terjebak dalam formalitas administratif demi memenuhi beban kurikulum semata. Proses transfer pengetahuan budaya berlangsung kering, kekurangan alat peraga yang representatif, dan kehilangan ruh spiritualitasnya karena sangat minim melibatkan para praktisi serta komunitas budaya lokal seperti Komunitas Pecinta Budaya Tualang. Sekolah gagal berfungsi sebagai jembatan sosiologis yang menghubungkan siswa masa kini dengan akar sejarah leluhur mereka di sepanjang Sungai Siak.
Minimnya Komitmen Pemerintah dan Nasib Pelaku Budaya
Ketidakberdayaan lembaga pendidikan ini berakar langsung pada minimnya perhatian dan komitmen nyata dari pihak pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pemerintah daerah terkesan mengalami bias pembangunan; mereka silau oleh pertumbuhan angka-angka ekonomi dan kontribusi pendapatan daerah dari sektor industri, sehingga menganaktirikan investasi sosial di bidang pemeliharaan kebudayaan asli.
Perhatian pemerintah terhadap para pelaku, maestro, dan penjaga budaya di Perawang sangat memprihatinkan. Komunitas-komunitas seperti yang dipimpin oleh Wak Idang harus berjuang secara mandiri, terseok-seok mempertahankan sanggar seni atau kelompok adat di tengah keterbatasan finansial. Mereka bergerak tanpa adanya stimulus dana yang berkelanjutan, tanpa fasilitas ruang kreatif publik yang memadai dari pemerintah, serta tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang layak bagi para seniman tradisi.
Ketika negara dan pemerintah daerah absen dalam memberikan perlindungan hukum, anggaran, dan ruang apresiasi, maka mata rantai regenerasi kebudayaan terancam putus. Tanpa adanya insentif yang konkret agar para maestro budaya dapat menurunkan keahliannya secara intensif kepada generasi muda, kebudayaan Melayu di Perawang lambat laun akan bertransformasi dari sebuah kebudayaan yang hidup (living culture) menjadi sekadar artefak masa lalu yang beku dalam pajangan museum atau halaman buku teks sejarah yang berdebu.
Kesimpulan
Keberlangsungan Kebudayaan Melayu di Perawang saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Modernisasi dan aktivitas industri tidak boleh dibiarkan menjadi mesin perusak yang menggilas habis eksistensi sosio kultural suku asli yang telah mendiami tanah Tualang selama berabad-abad. Kritik mendalam dari Wak Idang sebagai Ketua Komunitas Pecinta Budaya Tualang harus dipandang sebagai alarm darurat bagi pemangku kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Siak wajib mengambil langkah taktis dan revolusioner dengan mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 2017 secara murni dan konsekuen di Perawang. Hal ini dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran daerah yang berpihak pada pelestarian budaya, penyediaan pusat kegiatan kebudayaan Melayu di Tualang, serta pemberian insentif berkala bagi pelaku seni tradisi.
Lebih jauh, sinergi tripartit antara pemerintah, korporasi industri melalui kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kebudayaan, serta institusi pendidikan harus segera dikonstruksikan. Hanya dengan menjadikan sekolah-sekolah sebagai inkubator budaya aktif yang didukung komitmen politik (political will) yang kuat, kebudayaan Melayu Perawang akan tetap tegak berdiri—menjadi tuan rumah yang terhormat di tanah tumpah darahnya sendiri, bukan sekadar penonton yang asing di tengah deru kepulan asap industri.
Penulis Suak, seorang penggiat Seni dan Budaya khususnya bidang Film Dokumenter Budaya yang bermastautin di Kecamatan Tualang, Kabupatek Siak. Beberapa karya dokumenternya sudah mendapatkan penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional seperti: 1) Deo Kayangan (2020), 2) The Smoked Filled Fish (2024).
