RiauKepri.com, PEKANBARU– Pendiri Disway, Dahlan Iskan, mengungkap langkah berani Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli. M.Si, yang secara langsung menyurati Presiden untuk menagih pembayaran dana bagi hasil yang hingga kini belum diterima penuh oleh Kabupaten Siak. Hal itu ditulis Dahlan Iskan dalam Catatan Harian Pagi berjudul Bagi Hasil yang terbit Sabtu (13/6/2026).
Dalam tulisannya, Dahlan menyoroti kondisi keuangan daerah di berbagai wilayah di Indonesia yang tengah menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Menurut Dahlan, suara protes dari daerah paling lantang justru datang dari Kabupaten Siak, Riau. Ia menyebut Afni tidak merasa cukup hanya menyampaikan keluhan melalui forum “Reboan” yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk menampung aspirasi kepala daerah.
“Afni sampai kirim surat langsung ke presiden,” tulis Dahlan.
Dahlan menjelaskan, bukan hanya dana bagi hasil tahun berjalan yang belum diterima penuh oleh Siak, tetapi juga terdapat tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilainya mencapai Rp1 triliun.
“Total tunggakan itu mencapai hampir Rp500 miliar. Yang ditunggu tahun ini juga Rp500 miliar,” tulisnya.
Selain menghadapi persoalan dana bagi hasil, Afni juga disebut harus memimpin Kabupaten Siak dalam kondisi keuangan yang berat. Menurut Dahlan, bupati yang baru menjabat itu mewarisi utang daerah sekitar Rp300 miliar dari pemerintahan sebelumnya.
Dalam catatannya, Dahlan menilai kondisi tersebut membuat Afni kesulitan merealisasikan berbagai janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Dia jadi bupati bukan berangkat dari nol tapi dari minus. Dia dapat warisan utang Rp300 miliar dari bupati pendahulu,” tulis Dahlan.
Dahlan juga mengulas latar belakang Afni yang disebut berhasil memenangkan Pilkada melalui proses panjang hingga dua kali menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ia menggambarkan Afni sebagai putra daerah bergelar doktor yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis dan pernah menjabat pemimpin redaksi surat kabar di Riau.
Dalam kesempatan itu, Afni juga mengingatkan besarnya kontribusi historis Kabupaten Siak terhadap Republik Indonesia. Ia menyinggung peran Kerajaan Siak Sri Indrapura serta Sultan Syarif Kasim II yang menyerahkan harta dan wilayahnya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Catatan Dahlan tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan secara terbuka kegelisahan pemerintah daerah terhadap keterlambatan penyaluran dana bagi hasil yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah penghasil.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Dahlan menilai bukan hanya kepala daerah yang menghadapi masa sulit, tetapi juga pemerintah pusat yang harus membagi prioritas pembiayaan berbagai program strategis nasional. Namun demikian, tuntutan daerah agar hak mereka segera dibayarkan tetap menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah. (RK1)
