RiauKepri.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia terus memperkuat sistem pengawasan wilayah perbatasan dengan memanfaatkan teknologi dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang kini diinisiasi adalah pengembangan program “Pagar Digital”, sebuah sistem pengawasan berbasis drone hasil kolaborasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB).
Inisiatif tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan ITB yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026). Program ini diharapkan menjadi solusi inovatif untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas lintas batas, khususnya di jalur-jalur rawan perlintasan ilegal.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan membangun sistem “Pagar Digital” muncul setelah dirinya menghadiri sebuah pameran pertahanan di Singapura beberapa waktu lalu.
“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” ujar Hendarsam.
Ia menjelaskan, dari pengalaman tersebut lahir keinginan untuk menggandeng perguruan tinggi terbaik di bidang teknologi agar Indonesia mampu menghadirkan sistem pengamanan perbatasan berbasis karya anak bangsa.
“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.
Menurut Hendarsam, tantangan pengawasan perbatasan saat ini cukup besar. Dari total sekitar 3.111 kilometer wilayah perbatasan darat Indonesia, hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
“Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,” jelasnya.
Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat mencapai 679.867 orang. Namun, pengawasan terhadap aktivitas perlintasan ilegal di jalur-jalur tikus masih menjadi tantangan utama.
Kondisi tersebut diperberat dengan keterbatasan infrastruktur digital di wilayah perbatasan, tingginya risiko bagi petugas yang bertugas di kawasan rawan konflik, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan berbagai komoditas.
Dalam tahap awal implementasinya, sistem “Pagar Digital” akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” ungkap Hendarsam.
Untuk mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi akan mengoptimalkan penggunaan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Teknologi tersebut dirancang mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam dengan memanfaatkan energi dari panel surya sebagai sumber daya.
Sistem pengawasan akan mengintegrasikan dua jenis drone yang saling melengkapi. Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) bertugas melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam secara terus-menerus untuk mengawasi area perbatasan dalam jangkauan luas.
Sementara itu, Drone Mantis akan diterjunkan untuk melakukan identifikasi visual dan pendekatan taktis apabila Drone HALE mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di wilayah pengawasan. Teknologi tersebut sebelumnya telah digunakan di sektor pertanian dan dinilai memberikan hasil yang memuaskan.
Hendarsam menegaskan bahwa keberadaan “Pagar Digital” bukan dimaksudkan sebagai penghalang fisik, melainkan sebagai sistem deteksi dini yang mampu memberikan informasi situasional secara cepat kepada petugas di lapangan.
“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa penggunaan drone akan memperluas jangkauan pengawasan petugas Imigrasi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
“Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak,” paparnya.
Kedepan, program “Pagar Digital” diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keamanan siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional sekaligus memperkuat kemandirian teknologi Indonesia.
“Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” tutup Hendarsam. (rls)
