RASANYA dah cukuplah kita ini berpengalaman dengan jerebu, Wak. Secara resmi, sudah 29 tahun, sejak Karhutla besar 1997, kabut asap datang bertandang ke tanah Melayu, Lancang Kuning. Datangnya pun tak pakai salam, tak ketuk pintu. Alih-alih rumah berkabut, mata pedih, tekak miang, anak-anak batuk, sekolah diliburkan.
Kalau orang Melayu datang ke rumah orang, adatnya memberi salam. Kalau jerebu, adatnya lain pula: langsung masuk halaman, naik ke tengah rumah, memenuhi ruang tamu, bahkan masuk ke paru-paru.
Hebat betul dia menjaga silaturahmi, Wak. Pada pahun 1997 kita sudah kena bekap jerebu. Tahun 1999 asap mulai menyeberang ke Malaysia dan Singapura. Tahun 2014 dan 2015 keadaan makin parah. Tahun 2019 datang lagi.
Sekarang 2026, cerita lama itu macam diputar ulang. Bedanya cuma tanggal kalender. Asapnya? Masih itu juga.
Wak, kalau manusia yang mengulang kesalahan sebanyak ini, sudah lama dikatakan degil. Kalau keledai, orang cakap jatuh ke lubang yang sama.
Nah, kita ini jangan-jangan sudah sampai tahap keledai pula tak? Sebab, bukan karena tak tahu. Kita tahu hutan terbakar, kita tahu gambut terbakar, kita tahu asapnya ke mana. Kita tahu masyarakat sakit, kita tahu anak-anak menjadi korban, kita tahu siapa yang punya kepentingan membuka lahan. Bahkan, kita sudah punya badan, pasukan, satgas, aturan, teknologi, patroli, helikopter dan entah berapa banyak rapat.
Yang kurang mungkin cuma satu, asapnya belum diberi kartu undangan rapat. Sebab kalau sudah rapat, semua lengkap. Ada meja, ada kursi, ada mikrofon, ada sambutan, ada dokumentasi, ada foto bersama.
Asap pun mungkin ketawe cemeeh dari balik tingkap. “Rapatlah mike, aku tetap jalan.”
Dampak jerebu ni, Wak. bukan main-main. Pada krisis 2015, jutaan warga Riau terpapar asap dan puluhan ribu tercatat mengalami gangguan kesehatan. Tahun 2019, ratusan ribu warga tercatat terserang ISPA dan penyakit yang berkaitan dengan buruknya kualitas udara, dan sudah belasan orang meninggal dunia tersebab asap ini.
Sekarang angka ISPA kembali tinggi. Artinya apa? Artinya paru-paru rakyat ini seperti sudah dijadikan tempat uji coba ketahanan. Anak kecil batuk, orang tua sempot, mata merah. Sementara kita sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab setelah asap sudah memenuhi udara.
Padahal dalam adat Melayu, ada petuah, “Yang kecil jangan disakiti, yang lemah jangan dizalimi.”
Kalau udara yang dihirup anak cucu kita saja sudah beracun, kita hendak menjawab apa ketika mereka bertanya kelak?
“Kenapa dulu kami disuruh memakai masker, Wak?”
“Karena hutannya terbakar.”
“Siapa yang membakar?”
Nah! Di sinilah biasanya orang dewasa mulai memandang langit. Jangan-jangan jawabannya memang sudah lama diketahui, cuma keberanian menyebutkannya yang sering hilang di tengah jalan.
Wak, persoalan Karhutla ini bukan perkara baru. Kita bukan sedang mencari teori baru tentang api. Api ya panas, gambut ya mudah terbakar kalau dikeringkan. Asap ya buay sesak. Yang kita perlukan adalah keberanian memutus rantai yang sama.
Dulu Presiden Jokowi pernah menunjukkan ketegasan soal Karhutla. Pesannya sederhana: kalau kebakaran hutan tak selesai, pejabat keamanan di daerah dicopot.
Tak lama kemudian, dalam sekelip mata, asap pun mereda. Entah karena takut dicopot, atau takut malu, yang jelas waktu itu api seperti mendengar titah.
Sekarang jangan pula kita menunggu Presiden berseru baru semua orang bergerak. Sebab kalau setiap tahun mesti menunggu pidato dari pusat, alamat kita ini seperti kampung yang hanya mau bekerja setelah penghulu memukul gong.
Padahal penghulu pun mungkin sudah batuk-batuk kena asap. Yang paling kita takutkan bukan lagi jerebu. Yang kita takutkan adalah masyarakat akhirnya terlalu lama hidup dalam jerebu sampai menganggapnya sebagai adat tahunan.
Agustus: pasang bendera.
Musim kemarau: pakai masker.
Asap datang: tutup sekolah.
Hujan turun: lega.
Tahun depan ulang lagi. Kalau begini terus, bukan hanya hutan yang terbakar, Wak, kesabaran masyarakat pun bisa ikut terbakar. Dan jangan sampai masyarakat akhirnya bertindak sendiri. Puah sisih!
Dalam adat Melayu, “biar lambat asal selamat.” Persoalan sebesar ini mestilah diselesaikan dengan hukum, ketegasan dan marwah pemerintah, bukan dengan amarah rakyat. Sebab kalau rakyat sudah turun tangan, yang terbakar bukan lagi gambut. Bisa-bisa adat, hukum dan rasa percaya kepada pemerintah ikut hangus.
Maka, sudahlah. Jangan lagi kita menjadi keledai yang jatuh ke lubang yang sama, Wak. Kemudian sibuk mengadakan seminar tentang bentuk lubang. Tutup lubangnya, jaga hutannya, tangkap pembakarnya, lindungi rakyatnya.
Kalau memang sudah tahu siapa yang bermain api, jangan cuma asapnya yang diusir. Orangnya pun harus dipertanggungjawabkan. Sebab tanah Melayu ini diwariskan oleh orang tua-tua bukan untuk dijadikan dapur pembakaran.
Lancang Kuning bukan kapal untuk membawa jerebu ke mana-mana.
Ia lambang marwah. Dan marwah, Wak, jangan sampai kalah oleh asap.
Penulis: Taufik Hidayat, pemimpin redaksi riaukepri.com.
