RiauKepri.com, MERANTI – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sopandi, menyatakan keberatan terhadap usulan kenaikan tarif tiket angkutan laut sebesar 15 persen yang diajukan dua perusahaan pelayaran, yakni PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet).
Sopandi menilai, rencana kenaikan tarif tersebut perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti yang saat ini masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang susah justru semakin dibebani. Atas dasar apa tarif tiket kapal mau dinaikkan? Harga minyak saja masih relatif stabil. Dengan kondisi seperti ini, tiba-tiba muncul usulan kenaikan tarif sebesar 15 persen. Tentu ini perlu dipertimbangkan secara serius,” ujar Sopandi, kepada Wartawan RiauKepri.com, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kenaikan tarif angkutan laut tidak hanya berdampak terhadap biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan meningkatkan biaya kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ia menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, masyarakat Meranti sangat bergantung pada transportasi laut untuk menunjang mobilitas, distribusi barang, serta berbagai aktivitas perekonomian.
Kondisi geografis tersebut membuat biaya transportasi menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Apabila tarif tiket kapal mengalami kenaikan, dikhawatirkan biaya distribusi barang dan jasa juga ikut meningkat.
“Jangan disamakan Kepulauan Meranti dengan daerah yang berada di daratan. Kita ini daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Segala kebutuhan memiliki biaya tersendiri. Kalau tiket kapal naik, tentu akan ada dampak berantai terhadap biaya lainnya,” jelasnya.
Sopandi juga menyoroti kondisi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyebut angka kemiskinan daerah tersebut mencapai 20,51 persen berdasarkan data statistik yang dirujuknya. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan penting sebelum perusahaan pelayaran mengambil kebijakan kenaikan tarif.
Ia khawatir kenaikan harga tiket kapal dapat semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Karena itu, Sopandi meminta perusahaan pelayaran agar terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh sebelum merealisasikan usulan kenaikan tarif sebesar 15 persen.
“Saya meminta kepada pengusaha kapal agar mengkaji terlebih dahulu rencana kenaikan harga tiket ini. Harus ada dasar dan perhitungan yang jelas, bukan asal menaikkan tarif. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, jadi bukan pekerjaan main-main,” tegas Sopandi.
Ia berharap rencana kenaikan tarif angkutan laut tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta kondisi geografis Kepulauan Meranti yang sangat bergantung pada transportasi laut. (RK12).
