RiauKepri.com, JAKARTA– Di tengah bergulirnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri, enam orang saksi kini membutuhkan perlindungan negara.
Mereka mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah tersebut menjadi perhatian karena para saksi harus mendapatkan jaminan keamanan ketika memberikan keterangan dalam perkara yang melibatkan empat perwira tinggi kepolisian.
Ketua LPSK Achmadi membenarkan adanya permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam kasus tersebut. Permohonan itu telah diterima dan mulai ditelaah sejak 6 November 2026.
Saat ini, LPSK melakukan proses penelaahan untuk memastikan kebutuhan perlindungan serta tingkat risiko yang mungkin dihadapi para pemohon.
Koordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri juga terus dilakukan guna memastikan proses perlindungan berjalan seiring dengan penanganan perkara.
Masuknya enam permohonan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dalam kasus penyadapan ini tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap para tersangka. Keamanan orang-orang yang mengetahui atau memiliki keterangan penting juga menjadi perhatian.
Bagi seorang saksi, memberikan keterangan seharusnya menjadi bagian dari kewajiban membantu penegakan hukum. Namun, dalam perkara yang menyita perhatian nasional ini, jaminan keselamatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Perlindungan saksi menjadi penting agar setiap orang dapat menyampaikan informasi secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, maupun ancaman yang dapat memengaruhi keterangannya.
LPSK kini menelaah permohonan tersebut sebelum menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan. Koordinasi dengan penyidik juga menjadi bagian penting untuk memastikan para saksi tetap merasa aman selama proses hukum berlangsung.
Perkembangan ini menambah dimensi baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi lainnya.
Publik kini tidak hanya menunggu pengungkapan siapa yang memerintahkan dan menjalankan penyadapan, tetapi juga memastikan orang-orang yang membantu membuka perkara ini mendapatkan perlindungan.
Sebab, keberanian saksi mengungkap kebenaran tidak boleh dibayar dengan rasa takut terhadap keselamatan dirinya sendiri. (RK1/kompas.com)
