RiauKepri.com, JAKARTA – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (12/11/2026).
Bagi Gibran, agenda DPR besok menjadi momentum penting dalam perjalanan politiknya sebagai orang nomor dua di Indonesia. Untuk pertama kalinya, usulan penggunaan hak konstitusional DPR terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden secara resmi diterima pimpinan parlemen.
Usulan itu disampaikan dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengungkapkan, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang diserahkan masing-masing perwakilan pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Delapan fraksi yang ikut mengusulkan HMP tersebut terdiri dari PDIP sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Jumlah tersebut menunjukkan usulan tidak hanya datang dari satu kelompok politik. Seluruh delapan fraksi di DPR tercatat memiliki anggota yang ikut menandatangani usulan HMP.
Saan menegaskan, pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota dewan dan telah menerima usulan tersebut untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI,” jelasnya.
Menurut Saan, materi usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.
Meski demikian, agenda paripurna besok belum berarti Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya. Pembacaan usulan merupakan bagian dari tahapan awal mekanisme konstitusional yang masih harus melalui proses dan persetujuan DPR.
Apabila HMP disetujui sesuai mekanisme yang berlaku, proses selanjutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum tahapan berikutnya di MPR.
Kini, perhatian publik tertuju ke Gedung DPR Senayan. Di tengah dinamika politik tersebut, nasib Gibran masih berada dalam proses konstitusional. Rapat paripurna Kamis besok menjadi salah satu tahapan penting yang akan menentukan ke mana arah persoalan ini berlanjut. (RK1)
sumber: detik.com/cnn
