RiauKepri.com, MERANTI – Rencana kenaikan tarif tiket penumpang kapal laut milik PT Pelnas Lestari Indomabahari yang akan diberlakukan mulai 1 Februari 2026 menuai sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyatakan tengah menindaklanjuti kebijakan tersebut di tengah penolakan masyarakat, khususnya dari Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Provinsi Riau, Rudy Handry, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari operator kapal tertanggal 27 Januari 2026 terkait rencana penyesuaian tarif. Menurutnya, Dishub akan segera melakukan pembahasan bersama pemerintah kabupaten, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan.
“Setiap kebijakan tarif angkutan laut harus melalui kajian dan koordinasi lintas pihak agar tidak menimbulkan dampak sosial, terutama bagi masyarakat wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, menyatakan pihaknya juga telah mengambil langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk operator kapal, guna memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
“Kami akan segera berkoordinasi dan menindaklanjuti persoalan ini bersama pihak terkait,” katanya singkat.
Di sisi lain, penolakan keras disampaikan oleh Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti. Organisasi kepemudaan tersebut menilai rencana kenaikan tarif dilakukan secara sepihak dan berpotensi memberatkan masyarakat kepulauan.
Ketua Karang Taruna Kepulauan Meranti, Een Marfizas, S.Sos, menyatakan bahwa transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, baik untuk mobilitas, perdagangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Menurutnya, kenaikan tarif akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang hingga kini masih terbatas.
Ia juga menyoroti alasan kenaikan tarif yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi saat ini, mengingat belum adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sementara tarif tiket justru mengalami peningkatan hampir di seluruh rute.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang beredar, sejumlah rute mengalami kenaikan tarif cukup signifikan. Rute Selatpanjang–Repan dan Selatpanjang–Sungai Tohor naik dari Rp95.000 menjadi Rp120.000. Rute Selatpanjang–Tanjung Samak naik dari Rp120.000 menjadi Rp150.000, Selatpanjang–Tanjung Balai Karimun dari Rp180.000 menjadi Rp210.000, Selatpanjang–Batam dari Rp270.000 menjadi Rp330.000, serta Selatpanjang–Tanjung Pinang dari Rp330.000 menjadi Rp400.000.
Selain itu, tarif Selatpanjang–Buton naik dari Rp120.000 menjadi Rp150.000, Selatpanjang–Bengkalis dari Rp180.000 menjadi Rp200.000, dan Selatpanjang–Dumai dari Rp270.000 menjadi Rp330.000.
Pihak perusahaan menyatakan kenaikan tarif disebabkan meningkatnya biaya operasional, penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK), biaya perawatan dan peremajaan armada, tidak adanya penyesuaian tarif selama tiga tahun terakhir, serta kenaikan harga suku cadang mesin kapal. Sebagai dasar, perusahaan merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 1777/XII/2022 tentang tarif angkutan laut antar kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Namun demikian, Karang Taruna Kepulauan Meranti meminta Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau untuk mengkaji serta mengevaluasi rencana kenaikan tarif tersebut secara menyeluruh, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat, terutama menjelang perayaan Imlek dan memasuki bulan suci Ramadan.
Tarif baru tersebut, sesuai surat pemberitahuan resmi kepada KSOP Kelas IV Selatpanjang tertanggal 27 Januari 2026, direncanakan mulai berlaku efektif pada 1 Februari 2026. (RK12)
