Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Tanjungpinang

Agar Manfaatnya Sampai Ke Pulau Terkecil, Ansar Kebut 7 Program Prabowo di Kepri

badge-check

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura bersama rombongan meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu. (Foto: Diskominfo Kepri) Perbesar

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura bersama rombongan meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu. (Foto: Diskominfo Kepri)

RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota. Bukan untuk seremoni. Tapi untuk mengevaluasi sesuatu yang menyangkut perut, listrik, rumah, sekolah, hingga kesehatan warganya.

Tujuh program strategis nasional dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sedang diuji di Kepri.

Tujuh itu adalah: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, dan Cek Kesehatan Gratis.

(Foto: Diskominfo Kepri)

Dan dari evaluasi itu, Ansar menemukan kabar baik sekaligus kabar yang belum beres.

“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” tegas Ansar.

Ansar meminta seluruh OPD menginventarisasi persoalan di lapangan. Jika ada kendala yang tidak bisa diselesaikan daerah, ia siap membawanya langsung ke pusat bersama para bupati dan wali kota.

Rapat turut dihadiri kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta para wali kota dan bupati se-Kepri yang mengikuti secara virtual. (Foto Diskominfo Kepri)

“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

MBG: Penerima Naik, Layanan Justru Turun

Persoalan paling mencolok ada di Makan Bergizi Gratis.

Penerima manfaat MBG di Kepri mencapai 720.238 orang pada Oktober 2026. Naik sekitar 40 ribu dibanding tahun sebelumnya.

Tapi ironisnya, realisasi pelayanan justru turun. Dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen.

Penyebabnya: 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum beroperasi dari total 266 unit. Batam menjadi daerah dengan SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit.

Kendalanya berlapis: administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi, hingga fasilitas yang belum sesuai ketentuan.

Artinya, dapur sudah direncanakan, penerima sudah bertambah, tapi makanan belum sampai sepenuhnya.

Koperasi Merah Putih: 277 Sudah Terbangun

Di sektor koperasi, kabarnya lebih menggembirakan.

Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Dari jumlah itu, 114 unit telah selesai 100 persen.

Selain itu, 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional selama dua tahun.

Namun, kendala masih ada. Sarana dan prasarana belum lengkap, persoalan status lahan, bahkan ada bangunan koperasi yang secara fisik telah berdiri, tetapi lokasinya masih tercatat berada di kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Bangunan ada, tapi secara legal masih harus dibereskan.

Kampung Nelayan: Rp472 Miliar untuk 111 Lokasi

Untuk Kampung Nelayan Merah Putih, terdapat 111 lokasi pembangunan pada 2026. Dari jumlah itu, 110 lokasi telah berkontrak. Satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.

Total nilai pembangunan pada 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.

6.151 Rumah Tangga Belum Menikmati Listrik Memadai

Persoalan lain muncul di sektor ketahanan energi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Darwin, menyampaikan rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,45 persen pada 2025.

Angka yang terlihat hampir sempurna. Tapi di balik itu, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Sebanyak 6.151 rumah tangga belum menikmati akses listrik secara memadai.

Selain itu, masih terdapat satu desa yang belum berlistrik akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Lingga, 35 pulau belum berlistrik, serta 85 pulau yang masih menggunakan sumber listrik non-PLN.

Sejumlah wilayah juga masih mengandalkan pembangkit listrik dengan durasi operasional terbatas. Artinya, listrik ada, tapi tidak menyala 24 jam.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan periode 2026–2027.

Pada program listrik desa 2026, Kepri mendapatkan dukungan perluasan jaringan melalui skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.

Listrik di Kepri bukan lagi soal ada atau tidak ada. Tapi soal apakah ia menyala cukup lama untuk anak belajar, nelayan menyimpan hasil tangkapan, dan usaha kecil tetap berjalan.

Sekolah Rakyat: Ada yang Jalan, Ada yang Menunggu Pusat

Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah mulai berjalan.

Sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan.

Khusus di Natuna, pembangunan fisik segera dimulai setelah proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.

Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, dan sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.

Artinya, ada daerah yang sudah melangkah, ada yang masih menunggu lampu hijau dari Jakarta.

Program 3 Juta Rumah: Backlog Masih 121 Ribu Unit

Untuk Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nursyahdu, mengungkapkan persoalan perumahan di Kepri masih cukup besar.

Backlog kepemilikan rumah tercatat lebih dari 121 ribu unit. Selain itu, masih terdapat persoalan rumah tidak layak huni.

Tahun ini, Pemprov Kepri belum dapat mengalokasikan pembangunan rumah baru melalui APBD provinsi karena keterbatasan anggaran.

Meski demikian, pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan. Kabupaten Bintan membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan Kabupaten Natuna membangun dua unit.

Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit hingga saat ini.

Angka itu masih jauh dari backlog. Tapi ia menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan tetap berusaha berjalan.

Cek Kesehatan Gratis Capai 671 Ribu Orang

Di sektor kesehatan, kabar yang cukup menggembirakan datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Yosei Susanti.

Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 671.065 orang. Angka tersebut merupakan bagian dari target 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang.

Sementara itu, pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.

Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam penginputan data pada aplikasi pemerintah pusat.

Yosei menyebut sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas sebenarnya telah diinput, tetapi belum muncul pada dashboard sehingga belum masuk dalam penghitungan capaian resmi Provinsi Kepri.

Artinya, capaian di lapangan bisa jadi lebih tinggi dari yang tercatat di sistem. Tapi selama data belum terbaca, kerja keras petugas puskesmas belum terhitung.

Dalam rapat tersebut, para bupati dan wali kota juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di daerah masing-masing, termasuk berbagai kendala dan kebutuhan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Melalui evaluasi ini, Ansar berharap koordinasi lintas pemerintahan semakin kuat sehingga berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan program dapat segera diselesaikan.

Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota pun berkomitmen mempercepat pelaksanaan tujuh program strategis nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata hingga ke pulau-pulau di wilayah Kepulauan Riau.

Karena di balik angka-angka itu, ada anak yang menunggu makan bergizinya, nelayan yang menunggu kampungnya jadi, keluarga yang menunggu listrik menyala lebih lama, dan warga yang menunggu rumah yang layak.

Tujuh program itu bukan sekadar daftar. Ia adalah ujian, apakah janji pusat benar-benar bisa dirasakan sampai ke pulau-pulau terkecil di Kepri. (RK9)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepri Pacu Pendidikan Vokasi, Sasar 10 Ribu Tenaga Kerja Hijau pada 2030

18 Nov 2026 - 20:39 WIB

Kepri Pacu Pendidikan Vokasi, Sasar 10 Ribu Tenaga Kerja Hijau pada 2030

Festival Literasi Kepri 2026 Dorong Perpustakaan Jadi Ruang Kreativitas Generasi Muda

18 Nov 2026 - 19:25 WIB

Festival Literasi Kepri 2026 Dorong Perpustakaan Jadi Ruang Kreativitas Generasi Muda

Peringati Hari Diabetes Sedunia, RSUD dan Persadia Tanjungpinang Gelar Edukasi serta Pemeriksaan Gratis

16 Nov 2026 - 10:34 WIB

Peringati Hari Diabetes Sedunia, RSUD dan Persadia Tanjungpinang Gelar Edukasi serta Pemeriksaan Gratis

Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan Sampaikan Tuntutan, Desak Pemerintah Segera Bertindak

12 Nov 2026 - 19:49 WIB

Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan Sampaikan Tuntutan, Desak Pemerintah Segera Bertindak

Tak Mau Budaya Melayu Cuma Seremonial, Syafaruddin Bikin Kelas Budaya untuk Guru

12 Nov 2026 - 19:45 WIB

Tak Mau Budaya Melayu Cuma Seremonial, Syafaruddin Bikin Kelas Budaya untuk Guru
Trending di Tanjungpinang