RiauKepri.com, JAKARTA – Harapan masyarakat agar kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat memasuki babak baru. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya. Sebab, dampak kejahatan tersebut bukan hanya tercatat sebagai kerugian negara, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang terhambat, fasilitas publik yang terbengkalai hingga pelayanan dasar yang tidak terpenuhi.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum pengambilan keputusan.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
“Alhamdulillah,” kata Puan seraya mengetuk palu sidang sebagai tanda pengambilan keputusan. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut berlangsung lebih cepat dari target awal DPR yang sebelumnya menjadwalkan penyelesaian pada 15 Desember 2026. Sehari sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan dan sepakat membawa regulasi tersebut ke rapat paripurna.
Dari sisi hukum, salah satu substansi penting undang-undang ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau *non-conviction based asset forfeiture*, dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui proses pengadilan meskipun pelaku tidak dapat menjalani proses pidana, misalnya karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.
Ruang lingkup tindak pidana yang diatur tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, serta sejumlah kejahatan lain yang ditentukan dalam undang-undang.
Namun, pengesahan ini juga menyisakan pekerjaan besar. Kelompok masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta kejelasan prosedur perampasan aset.
Kekhawatiran tersebut muncul karena kewenangan negara untuk merampas aset harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak warga negara. Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk memburu kekayaan hasil kejahatan justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana.
Selain itu, ketentuan tidak berlaku surut menjadi catatan tersendiri. Artinya, penerapan ketentuan perampasan dan pengelolaan aset dalam undang-undang ini dibatasi terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah aturan tersebut resmi berlaku.
Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang disita atau dilelang. Lebih penting adalah seberapa besar kerugian negara dapat dipulihkan, hak korban dapat dikembalikan, dan hasil kejahatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, bagi rakyat kecil, uang negara yang dikorupsi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada jalan yang tak kunjung diperbaiki, sekolah yang kekurangan fasilitas, layanan kesehatan yang terbatas, hingga bantuan sosial yang tak sampai kepada mereka yang membutuhkan. (RK1)












