RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Harris Pratamura menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri memiliki kesamaan pandangan dalam menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2025–2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Nyanyang dalam rapat paripurna DPRD Kepri yang digelar di ruang sidang utama, Dompak, Tanjungpinang. Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD yang akan menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan.
“Pandangan umum fraksi-fraksi menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif memiliki cara pandang yang sama terhadap isu-isu strategis dalam penyempurnaan RPJMD,” ujar Nyanyang.
Menurutnya, penyusunan dokumen RPJMD Kepri 2025–2029 telah melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up. Proses ini juga telah memuat visi besar pembangunan daerah, yakni Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata.
Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi utama, yaitu:
1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah.
2. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter.
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berbasis teknologi.
5. Pelestarian budaya Melayu dan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan.
Nyanyang menyatakan Pemprov Kepri sejalan dengan pandangan Fraksi Gerindra dan PKS mengenai pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri. Selain itu, Pemprov juga mendukung saran Fraksi Golkar dan Nasdem terkait penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun.
“Pengembangan klaster wilayah Batam-Bintan-Karimun dan Tanjungpinang serta Natuna-Anambas-Lingga akan menjadi fokus dalam arah pengembangan pusat pertumbuhan,” tegasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem terkait rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam draft RPJMD, Nyanyang menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, termasuk kebijakan fiskal nasional dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, kondisi makroekonomi, serta keterbatasan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
Semua masukan dan saran dari fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti demi penyempurnaan dokumen akhir RPJMD 2025–2029, kata Nyanyang. Ia juga mengajak DPRD Kepri untuk terus mengawal proses penyusunan ini, terutama melalui pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus).
“Harapan kami, arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tantangan strategis daerah,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir 24 anggota dewan, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri.
Ketua DPRD Iman Sutiawan menutup rapat dengan menyatakan bahwa pendalaman materi Raperda RPJMD akan dilanjutkan oleh Pansus dalam waktu dekat. (RK9)
Editor: Dana Asmara
