JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), meski sektor ini terbukti menjadi penopang utama perekonomian nasional.
Dalam wawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (8/7/2025), Hendry mengungkapkan kekecewaannya atas rendahnya alokasi anggaran untuk IKM yang ia nilai tidak sejalan dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai 61%.
“IKM dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Tapi anggarannya masih belum memadai,” ujar Hendry dalam program PKS Legislative Report, usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI.
Ia merujuk pada hasil rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, yang menurutnya belum memprioritaskan penguatan sektor ini secara serius. Untuk itu, Hendry mengusulkan terobosan baru: pembentukan program pendamping nasional khusus IKM, seperti halnya program Pendamping PKH di bawah Kementerian Sosial.
“Pendamping IKM ini akan menjadi garda depan dalam membina usaha kecil agar lebih terarah dan produktif,” ucapnya.
Tak hanya itu, Hendry juga mendorong kolaborasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM, guna memperkuat ekosistem IKM secara menyeluruh.
Gagasan ini bukan tanpa tujuan besar. Menurut Hendry, keberpihakan pada IKM dan UMKM merupakan langkah krusial untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% hingga 2029, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Hendry juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan ekonomi kreatif ke dalam strategi pertumbuhan nasional. Ia menekankan bahwa sektor ini, khususnya dari kalangan muda, perlu mendapat perhatian khusus.
“Ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan baru. Bukan hanya soal angka PDB, tapi soal inovasi dan masa depan anak muda,” tegasnya.
Hendry bahkan mengajak pelaku dari 17 subsektor ekonomi kreatif untuk aktif menyampaikan aspirasi langsung kepada Komisi VII maupun Fraksi PKS, agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.
Fraksi PKS, kata Hendry, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan afirmatif yang berpihak pada IKM dan pelaku ekonomi kreatif—dua sektor yang ia sebut sebagai “pilar masa depan ekonomi Indonesia”. (RK5)
Editor: Dana Asmara
