RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat (SR) rintisan 1c. Program ini digagas sebagai upaya menghadirkan pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyampaikan bahwa pihaknya kini hanya menunggu Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Pusat untuk memastikan waktu pelaksanaan resmi. “Targetnya September 2025 sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Program ini akan menampung 100 siswa pada tahap awal. Rinciannya, 50 untuk jenjang SD, 25 siswa SMP, dan 25 siswa SMA, yang terbagi dalam empat rombongan belajar. Jumlah ini dianggap cukup untuk memulai percontohan pendidikan berbasis asrama di Tanjungpinang.
Menurut Zulhidayat, penetapan peserta didik sudah dilakukan melalui SK Wali Kota Tanjungpinang. “Sebanyak 100 calon peserta didik ini sudah ditetapkan secara resmi, dan mereka benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan,” jelasnya.
Proses seleksi, lanjutnya, tidak dilakukan sembarangan. Dinas Sosial bersama pendamping sosial PKH telah melakukan verifikasi dan validasi di seluruh kelurahan se-Kota Tanjungpinang. Anak-anak yang terpilih diprioritaskan dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tahapan seleksi meliputi verifikasi administrasi, kunjungan rumah, hingga wawancara dengan orang tua calon siswa. “Hal ini dilakukan agar program benar-benar tepat sasaran, sesuai misi Pemko untuk menekan angka putus sekolah,” kata Zulhidayat.
Saat ini, Pemko Tanjungpinang juga tengah mematangkan sarana dan prasarana penunjang. Zulhidayat mengungkapkan progresnya sudah mencapai 85 persen. Fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dan perlengkapan belajar sedang dalam tahap akhir penyelesaian.
Tidak hanya infrastruktur, Pemko juga mengusulkan tenaga pendidik dan pendukung sekolah. Tenaga yang disiapkan antara lain guru, tata usaha, operator dapodik, bendahara sekolah, wali asrama, wali asuh, serta tenaga kesehatan yang akan ditugaskan melalui redistribusi PNS.
Selain itu, tenaga outsourcing juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, seperti keamanan, juru masak, dan petugas kebersihan. “Kami ingin memastikan anak-anak ini tidak hanya belajar dengan nyaman, tapi juga hidup dengan sehat dan aman di asrama,” tegas Zulhidayat.
Pemeriksaan kesehatan calon peserta didik pun menjadi bagian dari persiapan. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat, dan wajib dilalui sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Program Sekolah Rakyat di Tanjungpinang menjadi salah satu terobosan pendidikan yang dinilai strategis. Selain memberikan akses pendidikan gratis, model boarding school juga diharapkan mampu membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian anak-anak.
Masyarakat menyambut baik inisiatif ini. Banyak orang tua dari keluarga tidak mampu merasa terbantu dengan adanya program tersebut. “Kami berharap program ini bisa berkelanjutan, agar semakin banyak anak-anak dari keluarga miskin bisa mengenyam pendidikan yang layak,” tutur Zulhidayat menutup pernyataannya. (RK9)
