RiauKepri.com, PEKANBARU- Dalam Rapat Persiapan Maklumat Akbar untuk Daerah Istimewa Riau (DIR), yang digelar di Balai Adat Melayu Riau, Jumat (10/10/2025), sejumlah organisasi dan elemen menyatakan kesiapan mereka untuk mengerahkan massa menghadiri Maklumat Akbar pada 17 Oktober mendatang.
Rapat ini dipimpin Panglima Madya Tameng Adat LAMR Riau Muhammad Khalid, dihadiri Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Terlihat juga dihadiri perwakilan dari organisasi kepemudaan, organisasi Islam, mahasiswa, dan sejumlah ormas kedaerahan di Riau.
“DIR ini adalah perjuangan masa depan masyarakat Riau. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang, justru dibolehkan dan dilindungi oleh hukum,” tegas Datuk Seri Taufik dalam sambutannya.
Ia menambahkan, gagasan DIR memiliki akar sejarah yang kuat, mengingat Sultan Syarif Kasim II sebagai pemimpin Kesultanan Siak pernah mengusulkan status daerah khusus kepada Presiden RI setelah kemerdekaan. “Perjuangan ini adalah menjemput hak. Ini bukan gerakan baru, tapi kelanjutan dari cita-cita para leluhur kita,” ujarnya.
Datuk Seri Taufik juga mengungkapkan, naskah akademik pengajuan DIR telah rampung dan akan diserahkan ke DPR RI dan pemerintah pusat pada 28 Oktober 2025. Namun, sebelum itu, akan digelar Maklumat Akbar pada 17 Oktober, bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional.
“Perjuangan ini bukan soal memisahkan, tapi memperkuat peran daerah dalam sistem pemerintahan nasional. Yang kita perjuangkan adalah identitas, keadilan, dan marwah Melayu,” ucapnya.
Siap Turunkan Massa
Dalam rapat tersebut, sejumlah organisasi menyatakan dukungan penuh dan siap mengerahkan personel mereka untuk menyukseskan Maklumat Akbar.
Grib Jaya Riau, melalui Neil Antariksa, menyampaikan komitmennya. “Kami siap. Berapapun personel yang dibutuhkan, akan kami turunkan pada 17 Oktober nanti,” ujarnya.
Dari DPW IPK Riau, juga menyatakan sikap serupa. “Kami dari IPK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten siap berjalan bersama LAMR mewujudkan DIR. Kami akan gerakkan anggota untuk hadir,” kata Lauote perwakilan IPK.
Sementara itu, perwakilan HMI Riau menyampaikan perlunya kekompakan seluruh elemen masyarakat. “Riau sudah layak dan pantas mendapatkan status istimewa. Tinggal perlu duduk bersama dengan DPR, DPD, dan Gubernur Riau untuk menyatukan langkah,” ungkapnya.
Naskah Akademik DIR
Dalam naskah akademik yang telah disusun, perjuangan DIR mencakup penguatan Riau sebagai tamadun Melayu, pelestarian bahasa Melayu, serta pengelolaan ruang hidup berbasis ekologi dan kearifan lokal. BPP DIR menyebut hal ini sebagai langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan yang lebih relevan dengan karakter budaya masyarakat Riau.
“Daerah Istimewa Riau bukan tentang garis darah atau asal-usul daerah. Ini tentang sikap dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Melayu. Itulah yang ingin kita angkat,” tegas Datuk Seri Taufik.
Maklumat Akbar pada 17 Oktober nanti akan menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesatuan masyarakat Riau dalam memperjuangkan status istimewa, yang bukan hanya simbol, tetapi bentuk nyata pengakuan terhadap sejarah, budaya, dan kontribusi Riau bagi bangsa. Setidaknya 5000 masyarakat dari berbagai elemen diperkirakan hadir dalam perhelatan yang berlangsung di Balai Adat. Hadir juga Forkompinda dalam kegiatan tersebut. (RK1)
