RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan produktif. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional yang melibatkan 800 ribu debitur dari seluruh Indonesia.
Acara besar ini diselenggarakan secara hibrida pada Selasa (21/10) dan menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi rakyat pasca pandemi serta langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
Kegiatan utama berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, namun diikuti secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Kepulauan Riau yang bergabung secara virtual dari Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Di Kepri, kegiatan ini dihadiri sekitar 500 pelaku UMKM dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, jasa, hingga industri kreatif. Hadir pula pimpinan bank-bank Himbara dan Bank Daerah yang membuka layanan konsultasi langsung bagi para pelaku usaha.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong agar akses pembiayaan KUR benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM di pulau-pulau terpencil.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, penyaluran KUR pada semester I tahun 2025 telah mencapai Rp793,5 miliar kepada 10.695 debitur, capaian yang dinilainya sangat membanggakan.
“Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepri semakin percaya diri untuk tumbuh dan berkembang melalui akses pembiayaan formal,” ujar Nyanyang.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kepri juga menyerahkan secara simbolis dana KUR kepada sejumlah pelaku usaha lokal. Seremoni ini menandai komitmen daerah dalam mempercepat penyaluran KUR yang berkualitas dan tepat sasaran.
Selain akad massal KUR, kegiatan nasional itu juga disejalankan dengan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.
Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, para pimpinan Forkopimda, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, turut hadir mendampingi Wagub dalam kegiatan tersebut.
Riki Rionaldi menjelaskan, Kepri akan terus berupaya memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan ekosistem UMKM yang inklusif dan produktif.
“Melalui kolaborasi KUR, koperasi, dan berbagai program ekonomi rakyat, kita ingin memastikan ekonomi daerah bergerak serempak dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Riki, gerakan penguatan ekonomi rakyat ini juga berjalan paralel dengan program Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih dan rantai pasok pangan bergizi gratis, yang semuanya saling menopang untuk menciptakan efek ganda terhadap ekonomi lokal.
Ia menambahkan, sinergi dengan perbankan menjadi kunci utama. Bank Himbara dan non-Himbara kini bersatu dalam misi memperluas akses pembiayaan produktif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Pelaksanaan akad massal ini juga menjadi simbol peluncuran resmi program KUR dan Kredit Perumahan Nasional (KPP) yang digagas oleh pemerintah pusat.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat mendorong kesejahteraan rakyat melalui akses pembiayaan yang adil dan produktif.
“KUR Perumahan menjadi langkah nyata pemerintah membantu rakyat memiliki rumah sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan perumahan,” ujar Airlangga mewakili Presiden.
Pemerintah pusat mengalokasikan Rp130 triliun untuk program KUR dan KPP tahun 2025. Dana ini menyasar pelaku UMKM sektor produksi dan perumahan seperti kontraktor lokal, pengembang kecil, hingga toko bahan bangunan di daerah.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa 60,5 persen penyaluran KUR tahun ini telah terserap di sektor produksi — capaian tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program tersebut.
“Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa ekonomi rakyat sedang bergerak. Ini juga menjadi momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran,” ujarnya.
Maman menargetkan peningkatan penyaluran KUR sektor produksi hingga 62 persen pada tahun 2026 untuk memperkuat daya saing UMKM nasional.
Sedangkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menambahkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema KUR khusus bagi calon pekerja migran, agar mereka tidak lagi bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.
“Langkah ini bukan hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi keluarga pekerja migran di daerah asalnya,” tegas Mukhtarudin.
Melalui momentum nasional ini, Kepri menegaskan diri sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat Indonesia — daerah kepulauan yang tak hanya kuat di sektor maritim, tetapi juga semakin kokoh di bidang ekonomi kerakyatan. (*)
