RiauKepri.com, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini sudah dapat dipastikan mengarah pada tindak pidana makar.
Yusril mengatakan, perkara tersebut tidak lagi bisa dipandang sebatas pelanggaran penyadapan atau intersepsi elektronik. Sebab, terdapat dugaan kepentingan yang lebih serius di balik aksi penyadapan terhadap kepala negara.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap awal, penyidik memang menerapkan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi. Namun, untuk mengungkap dugaan makar, aparat perlu menemukan keterkaitan antara tindakan penyadapan dengan tujuan yang hendak dicapai pelakunya.
Menurut Yusril, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Sebab, Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemegang jabatan pemerintahan yang memiliki kedudukan konstitusional.
“Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” tegasnya.
Yusril menyebut, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
Ia mengungkapkan, penyidik perlu menelusuri keterkaitan perkara tersebut dengan Pasal 191 dan Pasal 193. Kedua ketentuan itu, menurut penjelasannya, berkaitan dengan dugaan tindakan yang bertujuan melumpuhkan Presiden hingga kemungkinan yang lebih berat.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 dengan Pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” jelasnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan, kemungkinan adanya tindakan yang lebih jauh, termasuk pembunuhan terhadap Presiden atau pimpinan pemerintahan, masih harus dibuktikan. Sebab, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Di sisi lain, Yusril memastikan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk menangani perkara tersebut. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Bareskrim Polri.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujarnya.
Diketahui, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Aksi penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. (RK1/detik.com)
