RiauKepri.com, JAKARTA– Pergerakan 20.980 prajurit TNI Angkatan Laut menuju Jakarta secara bertahap menyita perhatian masyarakat. Jumlah personel yang tidak sedikit itu memunculkan pertanyaan mengenai situasi keamanan Ibu Kota, terlebih berlangsung di tengah dinamika politik dan hukum nasional.
Namun, Markas Besar TNI meminta masyarakat tidak khawatir maupun mengaitkan pengerahan pasukan tersebut dengan isu politik tertentu.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, pengerahan prajurit merupakan bagian dari kesiapsiagaan yang biasa dilakukan TNI dalam menjalankan tugasnya.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan,” kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).
Ia juga meminta publik tidak menghubungkan mobilisasi pasukan tersebut dengan berbagai isu yang sedang berkembang, termasuk kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Enggak perlu dikaitkan dengan isu apa pun,” tegasnya.
Menurut Nas, setiap prajurit TNI dituntut senantiasa siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam menjalankan tanggung jawab menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 20.980 personel TNI AL disiapkan bergerak menuju Jakarta secara bergelombang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Yayan Sofiyan membeberkan rencana pengerahan tersebut pada Selasa (3/11/2026).
Mobilisasi dilakukan melalui empat tahapan dengan melibatkan Korps Marinir, Koarmada RI, Koarmada I, serta unsur pendukung logistik.
Untuk mengangkut personel dari luar Jakarta, TNI AL mengerahkan kapal perang KRI Makassar dan KRI Surabaya. Pergerakan lainnya dilakukan melalui jalur darat menggunakan konvoi truk dan bus.
Pada tahap akhir, sebanyak 13.140 personel disiagakan di pangkalan masing-masing sambil menunggu instruksi lanjutan.
Besarnya jumlah prajurit yang disiapkan itu semakin menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya.
Meski demikian, Mabes TNI menegaskan kesiapsiagaan prajurit merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab institusi dalam melindungi bangsa dan negara. (RK1)
sumber: suara.com/kompas.com
