RiauKepri.com, JAKARTA – Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus mengguncang internal Korps Bhayangkara. Mantan ajudan Presiden, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.
Namun, Ahrie tidak menerima keputusan tersebut. Melalui penasihat hukumnya, ia langsung mengajukan banding atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku merasa dikhianati oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal penyadapan tersebut.
“Perbuatan ini sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Suyudi menilai, penyalahgunaan sistem keamanan siber milik institusi Polri untuk menguping komunikasi Presiden merupakan persoalan serius yang mencederai kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Meski demikian, ia menginstruksikan seluruh jajaran Mabes Polri hingga Polda tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pembersihan internal, menurutnya, tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun penegakan hukum.
Sementara itu, penyidik Siber Bareskrim Polri mulai mengungkap modus teknis yang diduga digunakan para tersangka untuk menyadap komunikasi Presiden.
Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, para tersangka diduga memanfaatkan akses ke Lawful Interception Management System (LIMS) yang berada di Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Sistem tersebut merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyadapan komunikasi secara sah berdasarkan prosedur dan kewenangan hukum.
Namun, dalam dugaan penyalahgunaan ini, nomor telepon sejumlah pihak di lingkungan ring satu Istana, termasuk milik Presiden Prabowo, dimasukkan ke dalam sistem tanpa dilengkapi Laporan Polisi (LP) maupun surat permohonan resmi dari penyidik.
Cara tersebut diduga digunakan untuk melewati tahapan verifikasi dan prosedur pengawasan yang seharusnya berlaku dalam penggunaan fasilitas intersepsi komunikasi.
Dengan demikian, fasilitas yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga justru dimanfaatkan di luar mekanisme yang dibenarkan.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Polri. Selain mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, penyidik juga dituntut memastikan bagaimana akses terhadap sistem penyadapan negara dapat disalahgunakan untuk menyasar komunikasi orang nomor satu di Indonesia. (RK1/net)
