RiauKepri.com, JAKARTA– Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai menjadi perhatian politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Tiga nama tokoh politik, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Pramono Anung, mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon pengganti Gibran.
Ketiganya dinilai memiliki modal politik dan pengalaman pemerintahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam dinamika penentuan Wakil Presiden definitif. Meski demikian, hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai kandidat yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Mengutip laporan South China Morning Post, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar pembicaraan politik. AHY memiliki pengalaman di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta memimpin Partai Demokrat.
Selain AHY, nama Puan Maharani juga masuk dalam perbincangan. Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh penting PDI Perjuangan tersebut memiliki pengalaman panjang di parlemen dan jaringan politik yang kuat.
Nama ketiga adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Politikus senior PDI Perjuangan itu memiliki pengalaman panjang di pemerintahan pusat, termasuk pernah menjabat Sekretaris Kabinet. Pengalamannya di lingkaran pemerintahan menjadi salah satu modal politik yang diperhitungkan.
Namun, ketiga nama tersebut masih sebatas spekulasi dan pembacaan dinamika politik. Keputusan mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden sepenuhnya bergantung pada proses konstitusional dan keputusan politik yang akan ditempuh Presiden bersama MPR.
Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan. Pimpinan MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut diagendakan membahas penjadwalan Sidang Paripurna, pengiriman surat permintaan dua nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, serta pembentukan tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan dalam proses pengisian jabatan tersebut, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden definitif.
Dengan dimulainya tahapan tersebut, perhatian politik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo. Apakah AHY, Puan Maharani, atau Pramono Anung benar-benar masuk dalam pertimbangan resmi, masih menunggu perkembangan proses politik dan konstitusional berikutnya. (RK1)
