RiauKepri.com, JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memasuki babak baru. Di tengah rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit pekan depan, penyidik Polri juga resmi meningkatkan laporan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Dua perkembangan ini menjadi perhatian publik karena perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri, tetapi juga berkembang ke ranah pidana yang lebih serius.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti maupun susunan majelis yang akan memeriksa mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Polri menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Listyo Sigit. Meski telah tidak menjabat sebagai Kapolri, statusnya masih sebagai anggota Polri aktif sehingga tetap tunduk pada mekanisme penegakan kode etik profesi.
Sementara itu, perkembangan lebih jauh terjadi pada klaster dugaan makar. Tim khusus Polri yang dipimpin Kabareskrim telah meningkatkan penanganan laporan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini menandakan perkara tersebut mulai ditangani dalam proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana dan mengumpulkan alat bukti.
Meski demikian, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan hingga Selasa sore belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam klaster dugaan makar tersebut. Penyidik masih mendalami konstruksi perkara dan keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait.
Perkembangan ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional sepanjang 2025–2026, termasuk dugaan pemusnahan alat bukti elektronik.
Di sisi lain, proses penegakan etik terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret perkara tersebut juga terus berjalan. Divisi Propam Polri pada Selasa (17/11/2026) menggelar sidang etik terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso secara tertutup. Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo.
Sebelumnya, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sedangkan sidang etik terhadap Irjen Pol. Slamet Uliandi masih tertunda karena yang bersangkutan menjalani perawatan medis.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dua proses yang berjalan beriringan: sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan pekan depan dan penyidikan dugaan makar yang telah resmi ditingkatkan statusnya. Publik menanti sejauh mana kedua proses tersebut akan mengungkap pertanggungjawaban para pihak yang terseret dalam perkara besar ini. (RK1/net)












