RiauKepri.com, PEKANBARU- Potensi sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau sangat menjanjikan, bahkan sejarah telah mencatat bahwa Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), sempat menjadi pelabuhan ikan terbesar kedua di dunia. Kemajuan ini juga tak lepas dari letak geografis Riau yang berada di jalur perdagangan dunia, Selat Malaka.
Berupaya membangkitkan kembali potensi yang ada, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama bupati/wali kota se-Riau, Rabu petang (7/5/2025),
mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar mendapat dukungan untuk mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di tanah Melayu ini. ”Untuk kembali mengoptimalkan potensi Bagan Siapi-api perlu dukungan dan intervensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait pengembangan,” ujar Gubri Wahid.
Pada kesempatan yang sama, Gubri Wahid juga membeberkan potensi besar perikanan baik tangkap maupun budidaya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun saat ini masih terbatas dari segi fasilitas dan dukungan. “Di Kepulauan Meranti bisa dikembangkan potensi tangkap ikan maupun budidaya,” ucapnya, seraya menyebutkan bahwa Riau juga punya potensi empat sungai besar yakni Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan.
Menjawab semua keiginan Gubernur Riau dan robongan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Didit Herdiawan menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk membantu program-program kelautan dan perikanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Apalagi sebagai perpanjangan tangan Presiden, tentunya membantu apa yang menjadi pokok masalah dan program yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau.
Program prioritas yang akan dilakukan Kementeri Kelautan dan Perikanan RI, antara lain perluasan kawasan observasi laut dan penerapan penangkapan ikan secara terukur. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi laut. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan mampu menstabilkan kegiatan penangkapan ikan serta mendorong pengembangan budidaya perikanan di pesisir maupun daratan.
Pemerintah Pusat, kata Didit, tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi aktif dari daerah. Kerjasama tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Riau dapat terus meningkat sesuai kebijakan nasional.
“Kami tidak bisa sendiri, kita bersama dengan di daerah meningkatkan kesejahteraan serta menjalankan kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat,” ucapnya.
Karenanya, sambung Didit, sangat penting sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan fungsi balai dan UPT yang ada. Harapannya, Dinas Perikanan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat aktif bekerja sama dalam mendorong kemajuan sektor ini.
“Untuk detailnya, di sini ada ada banyak dirjen kami, sehingga diperlukan pendalaman, tentunya kami juga memiliki balai dan UPT yang perlu kita tingkatkan sinergitasnya,” kata Didit. (RK1/MCR)
Editor: Dana Asmara
