RiauKepri.com, PEKANBARU- Satuan Tugas (Satgas) Kelancaran Operasional Hulu Minyak dan Gas Bumi menyoroti lambatnya proses perizinan sebagai salah satu hambatan utama dalam upaya peningkatan produksi migas nasional, termasuk di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Satgas yang digelar di Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (30/9/2025).
Ketua Satgas Lifting Migas, Nanang Abdul Manaf, menyatakan bahwa percepatan proses perizinan merupakan fokus utama kerja tim, mengingat banyak proyek migas tertunda akibat prosedur administratif yang memakan waktu lama.
“Kita juga ada tim Pokja untuk percepatan perizinan yang bertugas mengawal koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga instansi teknis terkait,” kata Nanang.
Nanang menambahkan, keberadaan Satgas ini juga bertujuan mendorong pemerataan akses energi nasional, terutama bagi wilayah-wilayah pedesaan. Hal ini dinilai penting dalam mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menekankan pentingnya energi, khususnya minyak dan gas bumi sebagai salah satu pilar dalam pencapaian ketahanan nasional, di samping sektor pangan.
“Karena kita hidup di tengah masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan energi. Maka ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Wahid.
Ia menyoroti persoalan perizinan yang kerap kali menjadi hambatan di lapangan. Menurutnya, proses pengurusan izin, terutama untuk pinjam pakai lahan, seringkali memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kondisi ini dinilai menghambat langkah peningkatan produksi migas.
“Satgas ini dibentuk untuk mempercepat proses perizinan dan mencari solusi atas kendala di lapangan. Supaya produksi migas bisa meningkat, dan kita tak lagi terhambat hal-hal administratif,” jelas Wahid.
Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi sektor migas di Riau, seperti usia sumur-sumur minyak yang sudah tua dan membutuhkan perawatan intensif. Gubernur berharap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Riau dapat terus berinovasi dalam teknologi dan strategi produksi.
“Lahan dan sumur kita di Riau ini sudah tua, dan butuh perhatian ekstra. Karena itu saya mendorong KKKS untuk berinovasi demi meningkatkan produktivitas,” katanya.
Wahid turut menyampaikan kekhawatirannya atas menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang diterima daerah sebagai akibat dari penurunan produksi. Ia berharap dengan adanya Satgas, hambatan-hambatan operasional dapat diatasi dan produksi migas kembali meningkat.
“Saya masih optimis. Dengan kerja Satgas ini, akan terjadi peningkatan lifting dan tentu berdampak pada DBH kita,” ujar Gubernur.
Pembentukan Satgas Hulu Migas ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat koordinasi dan efisiensi dalam sektor energi, khususnya dalam menjaga kestabilan pasokan minyak dan gas bumi secara nasional. (RK6)
