RiauKepri.com, PEKANBARU– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa proses asesmen jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan SF Hariyanto usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/11/2025). Ia memastikan, asesmen tetap berjalan karena telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaannya.
“Asesmen tetap kita jalankan, ini kan ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi tetap dilaksanakan. Siapapun gubernurnya, tetap dilaksanakan,” ujar SF Hariyanto.
Saat ini, sebanyak 168 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi telah mengikuti tahap kedua asesmen, yakni tes kompetensi dan penulisan makalah yang berlangsung 10–14 November 2025.
Selain melanjutkan proses asesmen terhadap 20 jabatan PTP, SF Hariyanto juga telah menunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi 10 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja pejabat yang bersangkutan.
“Kemarin ada beberapa OPD yang ditunjuk Plt, ini kan hanya dua bulan. Jadi kalau ada yang kosong, kita isi. Intinya, untuk sementara biarlah sekretarisnya yang menjalankan, tidak perlu ambil dari kepala dinas lain,” jelas SF Hariyanto.
Terkait dua jabatan yang belum terisi—yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP, yang kosong setelah kepala dinasnya ditahan KPK karena kasus OTT, dan Kepala Inspektorat, yang didemosi ke eselon III—SF Hariyanto mengatakan proses asesmennya akan dibuka pada tahun 2026.
“Ya, itu kita buka. Insya Allah tetap dilaksanakan tahun depan. Sekarang waktunya pendek, anggaran terbatas, jadi awal 2026 kita buka kembali,” katanya.
Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, 20 jabatan yang dibuka dalam seleksi PTP tahun ini meliputi posisi strategis seperti Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, hingga Direktur RSUD Arifin Achmad.
Dengan berjalannya proses asesmen ini, Pemprov Riau menargetkan penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan lebih transparan dan berbasis kompetensi. (RK1/*)
