RiauKepri.com, PEKANBARU– Kebijakan work from home (WFH) yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Riau bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi juga menghadirkan cerita adaptasi baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga layanan publik tetap berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, yang direncanakan mulai April 2026.
“Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan listrik dan BBM, akan kita berlakukan WFH,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Di balik kebijakan itu, ada perubahan ritme kerja yang mulai dibayangkan para ASN. Jika sebelumnya aktivitas terpusat di kantor, kini sebagian pekerjaan akan dilakukan dari rumah, terutama setiap Jumat hingga Minggu. Rapat-rapat pun akan bergeser ke ruang virtual melalui zoom, sementara pelayanan publik tetap dituntut berjalan tanpa hambatan.
Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan global, terutama lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menembus di atas 100 dolar per barel. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk “mengencangkan ikat pinggang” melalui penghematan energi.
Tak hanya WFH, kebijakan ini juga menyentuh hal-hal sederhana namun berdampak besar. Lampu dan pendingin ruangan (AC) di kantor diminta dimatikan saat akhir pekan, bahkan pada hari kerja pun penggunaannya dibatasi.
“Kalau pagi tidak usah hidupkan AC, buka saja jendela. Nanti kalau sudah siang baru dinyalakan,” kata SF Hariyanto.
Di sisi lain, kendaraan dinas juga akan “beristirahat” selama akhir pekan. Seluruh kendaraan diminta untuk tidak digunakan dan disiagakan di rumah penanggung jawab masing-masing. Kebijakan ini bukan hanya soal penghematan BBM, tetapi juga menjadi simbol perubahan gaya hidup birokrasi yang lebih hemat energi.
Bagi sebagian ASN, kebijakan ini memberi ruang baru untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Namun di saat yang sama, ada tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa bekerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas.
SF Hariyanto menegaskan, kinerja ASN tidak boleh menurun meskipun pola kerja berubah.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan ini efektif, Pemprov Riau juga akan melakukan evaluasi berkala, terutama terkait perbandingan penggunaan listrik sebelum dan sesudah WFH diterapkan.
Lebih dari sekadar kebijakan teknis, langkah ini menjadi pesan bahwa penghematan energi dimulai dari pemerintah sendiri. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, perubahan kecil dari ruang kerja ASN diharapkan memberi dampak besar, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas. (RK1/*)
