RiauKepri.com, PEKANBARU – Komisi II DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan observasi ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Manggarai, Labuan Bajo, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menggali strategi pengelolaan budidaya laut berkelanjutan.
Observasi tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari peningkatan produksi, kualitas hasil perikanan, investasi, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau.
Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat. Turut mendampingi Sekretaris Komisi II Androy Ade Rianda bersama anggota komisi lainnya.
Dalam kegiatan itu, Komisi II berupaya memperoleh gambaran menyeluruh terkait tata kelola budidaya laut yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur. Hasil observasi diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan sektor perikanan di Riau.
Selain mempelajari sistem budidaya, rombongan juga menyoroti peluang penguatan sektor perikanan yang dinilai potensial untuk diterapkan di daerah. Pengembangan budidaya laut dinilai memiliki prospek besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi fokus dalam diskusi tersebut. Sinkronisasi kebijakan dianggap penting agar program pengembangan budidaya laut berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan NTT menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya laut. Kondisi perairan yang bersih serta keberadaan teluk dan pulau kecil menjadi faktor pendukung utama.
Berbagai komoditas unggulan terus dikembangkan di wilayah tersebut, mulai dari rumput laut hingga ikan bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Meski demikian, pengelolaan budidaya laut di NTT masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah yang belum optimal serta keterbatasan pengawasan di sejumlah kawasan budidaya (Galeri Foto)
