RiauKepri.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau membantah Gubernur Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Senin (03/11/2025). Diakui memang ada yang terjaring OTT di lingkungan Pemprov Riau, tapi tidak termasuk sang Gubernur.
Bantahan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Infokom) Provinsi Riau, Teza Darsa. Sebelumnya, beredar luas video ulama kondang UAS yang memberikan pernyataan senada.
Menurut Teza, Gubernur Abdul Wahid, hanya dimintai keterangan dalam rangkaian operasi yang dilakukan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau. “Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa orang penyelenggara negara yang ditangkap tangan siang tadi,” katanya.
Pemprov Riau, tambahnya, menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK.”
Diperoleh informasi, mereka yang terjaring OTT KPK antara lain lima orang oknum PUPR wilayah V (Kuansing, Kampar, Inhu), Kadis PUPR, Sopir Kadis, dan dua orang pengusaha. Namun belum diketahui kasus apa yang membuat mereka diciduk.
Hampir semua media online nasional memberitakan bahwa Gubernur Abdul Wahid termasuk yang terkena OTT. KPK membenarkannya, tetapi sampai malam pukul 22.00 WIB, komisi antirasuah itu belum memberi pernyataan tegas, termasuk detail kasus dan rincian nama-nama yang ditangkap.
Cerita ini kemudian coba diluruskan UAS melalui video, yang diedarkan melalui media sosial. Senada dengan Teza, UAS mengatakan Gubernur Wahid hanya dimintai keterangan. “Berita yang betul itu Kadis PUPR dan Kepala UPT yang kena OTT. Gubernur Riau hanya dimintai keterangan, itu yang benar,” ujarnya. (RK2)












