RiauKepri.com, PEKANBARU– Pagi Ahad (7/6/2025), sekitar pukul 06.30 WIB, saat matahari baru menampakkan kemolekan wajahnya, sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru disergap pemandangan tak sedap, tumpukan sampah menggunung di berbagai titik. Kantong-kantong plastik berisi limbah rumah tangga tampak berserakan di tepi jalan, menjadikan ibu kota Provinsi Riau ini bak negeri tak bertuan.
Pantauan di lapangan, tumpukan sampah tampak mencolok di Jalan Soekarno-Hatta atau Arengka II arah Simpang Kubang, tepatnya di depan Bengkel Elang, sekitar 50 meter dari Perumahan Sudomulyo. Hal serupa terlihat di Jalan H.R Soebrantas, Panam, termasuk di depan halte sebelum Gedung Graha Pena, Riau Pos.
“Masalah sampah ini seperti tidak ada ujungnya. Kota ini seperti tak bertuan,” keluh Dayat, warga Panam.
Dayat mengira tumpukan itu hanya sampah semalam yang akan segera diangkut. Namun hingga pukul 09.11 WIB, saat ia kembali melintas di jalan yang sama, sampah masih belum tersentuh.
Aksi Kader Demokrat
Menanggapi krisis sampah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho langsung menginstruksikan kader Partai Demokrat untuk turun tangan membersihkan sampah. Instruksi ini dikeluarkan menyusul terhentinya layanan angkutan sampah usai diputusnya kontrak kerja dengan pihak ketiga.
“Sejak pagi kader kita sudah turun dengan belasan kendaraan. Kita bergerak cepat,” ujar Agung pada Sabtu malam (7/6/2025).
Puluhan kader dan simpatisan Demokrat dikerahkan ke lapangan untuk membersihkan titik-titik krusial. Aksi ini dilakukan sejak pagi hingga malam, menjadikan malam minggu mereka sebagai aksi bersih-bersih kota.
Kontraktor Gagal, Petugas Mogok
Masalah bermula dari gagalnya PT Ella Perkasa Pratama (EPP), selaku kontraktor pengangkutan sampah, dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah pegawai dan armada mogok kerja akibat upah yang belum dibayarkan, memicu kekacauan sistem pengangkutan sampah di kota.
Wali Kota Agung menjelaskan bahwa permasalahan ini tak bisa sepenuhnya diserahkan pada pihak ketiga karena keterbatasan regulasi. Sebagai langkah cepat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah lebih dulu digerakkan sejak awal Juni untuk menghadapi kondisi darurat ini.
“DLHK dan PUPR sudah bergerak sejak pekan lalu sebagai bagian dari masa transisi,” jelas Agung.
Ia juga menyebut bahwa pihak kontraktor telah berkali-kali diperingatkan untuk mengantisipasi potensi mogok, namun tak juga menunjukkan perbaikan.
Agung menutup dengan imbauan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah, terutama dengan memilah limbah dari sumbernya dan membuangnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi, demi menghindari tumpukan liar yang merusak wajah kota. (RK1)
