RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Direktur Public Trust Institute Perwakilan Kepulauan Riau Robby Patria menyatakan tunjangan DPRD Tanjung Pinang dikurangi Rp4 juta bukan dari kesadaran anggota Dewan, malainkan karena aturannya sudah mewajibkan mereka menurunkan tunjangan karena kemampuan keuangan daerah Tanjungpinang turun dari sedang ke rendah.
“Perlu diluruskan aturan hukumnya meminta mereka harus mengembalikan tunjangan karena kelebihan bayar Pemko Tanjungpinang,” kata Robby kemarin.
Menurut Robby, pemerintah Tanjungpinang juga sebaiknya dalam kondisi keuangan lemah jangan belanja program yang tidak penting termasuk membeli mobil baru untuk kepala daerah dan ASN. Karena itu melukai nurani rakyat.
“Fokus saja urusan wajib pemerintah melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat Tanjungpinang, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi warga, melayani bidang kesehatan, dan lain lain. Hal hal berbau perjalanan dinas, belanja modal yang tak perlu sebaiknya ditiadakan, ” kata Robby.
Dia menyebut wacana wakikota pemerintah Tanjungpinang meminjam ke Bank Daerah itu sebaiknya tidak dilakukan karena biaya bunga terlalu besar untuk dibayar di kemudian hari.
“Pemda harus menunjukkan marwahnya bahwa daerah ini belum jatuh miskin sehingga untuk membangun harus meminjam ke bank. Caranya buang belanja di APBD yang tak urgent ganti dengan program yang menyentuh langsung ke kehidupan warga, ” kata Robby kemarin. (Red)
