RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memperkuat langkah menuju tata kelola pertanahan yang tertib dan berkelanjutan melalui pelaksanaan program Inventarisasi Penguatan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi P4T yang digelar di Ruang Rapat Raja Haji Fisabilillah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (5/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, didampingi Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, serta dihadiri oleh berbagai perangkat daerah seperti Dinas Perkim, Dinas PUPR, Bappelitbang, BPKAD, Satpol PP, serta para camat dan lurah terkait.
Dalam arahannya, Zulhidayat menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemko Tanjungpinang untuk memperkuat basis data pertanahan yang valid dan terintegrasi. Menurutnya, data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan kota.
“Inventarisasi P4T bukan sekadar pendataan administratif, tetapi menjadi fondasi dalam menata ruang kota, mengelola aset daerah, dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan lahan,” ujar Zulhidayat.
Ia menambahkan, kejelasan status kepemilikan dan penggunaan tanah juga akan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat serta membantu pemerintah menghindari tumpang tindih lahan di masa mendatang.
“Kita ingin agar setiap penggunaan tanah di Kota Tanjungpinang sesuai peruntukannya, tertib, dan mendukung arah pembangunan daerah,” lanjutnya.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah langkah teknis pelaksanaan kegiatan P4T, di antaranya pembentukan Tim P4T melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota, sosialisasi kepada masyarakat, serta inventarisasi data kepemilikan dan pemanfaatan lahan di seluruh wilayah.
Tahapan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja lapangan, pembagian peran antarinstansi, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pelaksanaan di lapangan.
Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk menjalankan program ini secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor dianggap kunci agar hasil pendataan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Dengan penguatan data pertanahan melalui program P4T ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap tercipta tata kelola lahan yang adil, efisien, dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi kota sebagai kawasan yang tertib administrasi dan tangguh secara ekonomi. (RK9)
