RiauKepri.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau merancang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,254 triliun, yang disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (26/11/2025). Ia menegaskan bahwa penyampaian nota tersebut bukan sekadar pemenuhan prosedur, melainkan komitmen menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, struktur pendapatan daerah tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan regional. Pendapatan tersebut didominasi oleh PAD yang ditargetkan mencapai Rp5,279 triliun, menjadi penyumbang terbesar dalam rancangan APBD.
Peningkatan PAD, kata SF Hariyanto, akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pengetatan pengawasan untuk menekan kebocoran, serta penguatan transparansi tata kelola. Pemprov juga mendorong optimalisasi pendapatan sawit dan potensi migas Blok Rokan.
Selain PAD, pendapatan daerah juga berasal dari transfer pusat sebesar Rp2,965 triliun dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp9,25 miliar. Seluruh sumber pendapatan tersebut diharapkan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada sisi belanja, kebutuhan APBD Riau 2026 dirancang Rp8,3 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta belanja produktif yang mendukung agenda pembangunan prioritas provinsi.
Sebagai wujud kehati-hatian fiskal, pemerintah menetapkan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp66,8 miliar. SF Hariyanto menyebut Silpa ini sebagai penegasan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan tertib.
Ia menilai bahwa pengelolaan anggaran yang bersih merupakan modal penting menjaga kepercayaan publik. Karena itu, pembahasan lanjutan antara eksekutif dan legislatif diharapkan berjalan konstruktif dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, SF Hariyanto menyerahkan nota keuangan dan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD Riau. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dewan untuk memastikan seluruh agenda pembangunan tahun 2026 dapat berjalan sesuai sasaran. (RK1/*)
